Warga bisa mengecek status pencairan bantuan ini melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau langsung menanyakan ke pendamping sosial di wilayah masing-masing.
3. Bantuan Beras 40 Kg (Rapel Januari-April) untuk yang Lolos DTS
Penerima bantuan beras 10 kg per bulan yang telah lolos dalam data Desil Terendah (DTS) akan mendapatkan rapel beras sebanyak 40 kg yang mencakup Januari hingga April 2025. Penyaluran diperkirakan dimulai usai Lebaran.
Namun, bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam data DTS, maka tidak akan mendapatkan bantuan beras ini, termasuk untuk periode rapelan.
Pemerintah juga telah menggagas penyaluran BLT BBM di tahun 2025, meskipun saat ini masih menunggu pengesahan dari Presiden.
Nantinya, bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barcode senilai bantuan (misalnya Rp600.000) yang dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan sayur-sayuran.
Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan menghindari penyalahgunaan seperti yang sempat terjadi di agen e-warung sebelumnya.
Bagi Anda yang merasa termasuk penerima manfaat bansos, pastikan terus mengecek informasi terbaru dari pendamping sosial atau situs resmi Kemensos.
Cara Cek Status Penerima Bansos 2025
Penerima manfaat dapat mengecek status pencairan bansos melalui situs dan aplikasi resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial. Berikut panduan lengkapnya:
- Buka browser Anda dan akses laman cekbansos.kemensos.go.id.
- Pilih wilayah sesuai alamat Anda (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
- Masukkan nama lengkap sesuai E-KTP.
- Isi kode CAPTCHA untuk verifikasi.
- Klik tombol Cari Data untuk melihat hasil pencarian.
Jika Anda terdaftar, informasi terkait nama penerima, jenis bantuan, dan status pencairan akan muncul di layar.
DISCLAIMER: Penting untuk diketahui bahwa seluruh proses teknis yang berkaitan dengan penetapan penerima, verifikasi data, hingga pencairan sepenuhnya diatur dan dikelola oleh pihak pemerintah.