POSKOTA.CO.ID - Setelah Satpol PP Jawa Barat melakukan penyegelan terhadap sebuah bangunan di kawasan Situ Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Belakang diketahui bahwa bangunan tersebut merupakan kawasan Eiger Camp yang dimiliki PT Eiger.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa ia akan meneliti kembali proses perizinan yang telah dikeluarkan untuk bangunan yang dikelola oleh PT Eiger tersebut, karena diduga terdapat kejanggalan dalam administrasinya.
Penyegelan ini dikonfirmasi langsung oleh Dedi melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, tampak area bangunan yang telah dibatasi oleh pita kuning sebagai tanda larangan beraktivitas.
Dedi mengungkapkan bahwa dirinya berada di sekitar Gunung Burangrang dan sebagian wilayah Tangkuban Perahu ketika menyaksikan proses penyegelan tersebut. Menurutnya, lokasi ini merupakan bagian dari kerja sama operasi (KSO) yang dikelola oleh PT Eiger bersama PTPN.
"Ini merupakan area yang dikelola oleh PT Eiger, kemungkinan dalam bentuk kerja sama dengan PTPN. Di sini sudah berdiri bangunan dengan rangka baja yang cukup besar," ujar Dedi dikutip Poskota melalui tayangan video di instagram pribadinya pada Sabtu, 29 Maret 2025.
Ia menegaskan bahwa Satpol PP Jawa Barat telah resmi menutup bangunan tersebut karena diduga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Ia pun menyoroti permasalahan dalam proses perizinan yang telah dikeluarkan.
"Yang menjadi perhatian utama adalah soal izin yang telah keluar. Saya akan menelusuri lebih lanjut alasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam memberikan izin pembangunan di kawasan ini," tambahnya.
Dedi juga mengingatkan bahwa Situ Lembang memiliki nilai strategis bagi kegiatan latihan militer Kopassus. Oleh karena itu, ia menilai kawasan ini seharusnya tetap dipertahankan sebagai hutan yang lebat dan tidak mengalami perubahan fungsi.
"Seharusnya kawasan ini tetap dipertahankan dalam kondisi alaminya. Hutan dan pohon-pohon harus tetap terjaga karena kawasan ini memiliki peran penting," lanjutnya.
Menurutnya, kesalahan dalam kebijakan tata ruang dapat menyebabkan pembangunan yang tidak terkendali, berpotensi merusak ekosistem, dan bahkan memicu bencana lingkungan di wilayah pegunungan tersebut.
"Kesalahan dalam perencanaan tata ruang telah mengarah pada pola pembangunan yang tidak tertata. Ini berisiko besar terhadap lingkungan dan berpotensi menimbulkan bencana," jelasnya.
Dedi juga menyoroti dampak ekonomi dari penyegelan ini, di mana pengusaha yang telah mengantongi izin akhirnya dirugikan akibat kebijakan yang kurang terkoordinasi dengan baik.
Sementara itu, pihak PT Eiger melalui perwakilannya, Jemy Septendi dari PT Mitra Reka Buana, menegaskan bahwa proyek tersebut telah memperoleh izin yang diperlukan. Menurutnya, terjadi miskomunikasi antara pihak Eiger Camp dan Satpol PP yang berujung pada tindakan penyegelan tersebut.