Jelang Demo Revisi UU TNI dan RUU Polri di Gedung DPR, Netizen Ingatkan Waspada Peretasan iPhone!

Kamis 27 Mar 2025, 07:35 WIB
Seruan aksi tolak revisi UU TNI dan RUU Polri Kamis, 27 Maret 2025 (Sumber: X/@barengwarga)

Seruan aksi tolak revisi UU TNI dan RUU Polri Kamis, 27 Maret 2025 (Sumber: X/@barengwarga)

Baca Juga: Korlantas Polri Bagikan Tips Mudik Ala Rafi Ahmad Agar Perjalanan Aman dan Nyaman

Netizen Ingatkan Ancaman Peretasan iPhone

Menjelang aksi besar ini, netizen turut memberikan peringatan kepada peserta aksi, terutama bagi mereka yang menggunakan iPhone.

Di mana, pengguna X mengingatkan agar demonstran mengaktifkan fitur Lockdown Mode untuk menghindari peretasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Buat besok teman-teman yang turun dan pakai iPhone. Untuk menghindari ‘hacking’ dan melindungi data kalian dari aparat, kalian bisa nyalain fitur ‘Lockdown Mode’, ya. Ini bisa jadi langkah antisipasi. Ada di Settings > Privacy > Scroll ke bawah. #CabutRevisiUUTNI #TolakRUUPolri," tulis pengguna X @cor***.

Selain itu, berbagai netizen juga mengingatkan agar peserta aksi mempersiapkan perlengkapan yang memadai untuk menghadapi kemungkinan tindakan represif di lapangan.

"Bawa apd, masker, helm, semprotan yang bikin mata perih, obat²an minuman, odol, sarung tangan, jaket, payung, bawa cairan yang buat asma gua lupa namanya apa, hansaplast, betadine, tisu, kacamata hitam, matikan hp saat berada di lokasi, tinggalkan kartu Identitas demi keamanan," tambah pengguna X lainnya @laur****.

Baca Juga: RUU Polri Dwifungsi Gaya Baru: Reformasi atau Kembali ke Era Orde Baru?

DPR Bersikukuh Sahkan UU TNI dan RUU Polri

Meskipun protes publik semakin besar, DPR tetap memberikan persetujuan terhadap pengesahan revisi UU TNI menjadi undang-undang.

Sementara itu, pembahasan RUU Polri masih dalam tahap awal dan diperkirakan akan menimbulkan gejolak lebih lanjut di masyarakat.

Rencana revisi UU Polri sudah pernah dibahas oleh DPR periode 2019-2024. Bahkan, pimpinan DPR telah menerima surat presiden (surpres) berisi persetujuan pembahasan tingkat pertama RUU Polri pada Juli 2024.

Namun, pada Agustus 2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Polri karena pemerintah tidak kunjung menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Kini, DPR RI kembali melanjutkan pembahasannya, yang diprediksi akan memicu penolakan lebih besar dari masyarakat.

Berita Terkait

News Update