POSKOTA.CO.ID - Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru disahkan oleh DPR RI menuai gelombang penolakan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim).
Aksi demonstrasi yang digelar oleh ratusan buruh dan mahasiswa menolak potensi kembalinya Dwi Fungsi ABRI, yang dinilai mengancam demokrasi dan hak-hak sipil.
Aksi Unjuk Rasa di Samarinda
Pada Jumat, 21 Maret 2025, ratusan buruh dan mahasiswa berkumpul di depan Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Besok, Aries, Virgo, Libra, Perkuat Hubungan dan Bangun Jejaring Sosial
Mereka membawa spanduk dan poster berisi penolakan terhadap revisi UU TNI. Salah satu poster yang mencolok bertuliskan, "Cukup Sudah Zaman Kegelapan: Hancurkan Oligarki dan Militerisme dengan Kuasa Buruh dan Rakyat."
Aksi ini merupakan respons atas disahkannya revisi UU TNI dalam rapat paripurna DPR RI sehari sebelumnya. Para demonstran menilai, regulasi baru ini berpotensi mengembalikan era Dwi Fungsi ABRI, di mana militer memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan dan pemerintahan.
Dwi Fungsi ABRI: Catatan Kelam Orde Baru
Darmawan, perwakilan Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), menyoroti sejarah kelam Dwi Fungsi ABRI. Menurutnya, selama 32 tahun rezim Orde Baru, militer digunakan sebagai alat kekuasaan yang menekan kebebasan sipil.
"Kita dipimpin selama 32 tahun oleh rezim Orde Baru yang dikuatkan dengan kekuatan militer. Yang ditolak itu dwi fungsinya, karena mereka bisa saja menjamur di berbagai instansi pemerintahan," ujar Darmawan.
Ia juga mengkhawatirkan dampak revisi UU TNI terhadap hak-hak buruh. "Militer yang memimpin ketenagakerjaan kan basic-nya sangat jauh. Dia tidak akan berpihak, termasuk soal keamanan demonstrasi para buruh di pabrik-pabrik," tambahnya.
Sorotan Kasus Marsinah dan Dominasi Militer di Sektor Ekstraktif
Darmawan mengingatkan kembali tragedi Marsinah, buruh perempuan yang menjadi korban kekerasan militer pada era Orde Baru. Kasus ini menjadi simbol perlawanan buruh terhadap militerisme.
Selain itu, ia menyoroti dominasi militer di sektor keamanan industri ekstraktif, seperti pertambangan, di Kalimantan.
