4,2 Juta KPM Siap Disurvei oleh Pemerintah untuk Mendapat Bantuan Sosial 2025 Lewat DTSEN, Cek Informasi Selengkapnya

Selasa 18 Mar 2025, 12:01 WIB
KPM siap di survei oleh pemerintah untuk menerima bansos 2025. (Sumber: Pinterest/Tatag Buleng)

KPM siap di survei oleh pemerintah untuk menerima bansos 2025. (Sumber: Pinterest/Tatag Buleng)

POSKOTA.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI saat ini sedang melakukan survei Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mendapat bantuan sosial (bansos) 2025 melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Proses survei dilakukan oleh pihak pendamping sosial untuk mendapatkan data dari KPM agar bisa diterima oleh pihak Badan Pusat Statistik (BPS).

Dilansir dari akun Youtube Sukron Channel, terdapat 4,2 juta KPM yang menjadi target sasaran survei.

Artinya proses survei bansos 2025 tidak dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah.

Baca Juga: Info Bansos 2025: Cek Jenis Bantuan Pemerintah, Syarat, dan Cara Mendapatkannya

Proses Survei Bansos 2025

Melansir dari akun Youtube Sukron Channel, hanya 4,2 juta KPM yang akan disurvei oleh pemerintah dari total 10 juta KPM bansos PKH dan 18 juta KPM BPNT pada tahun 2025.

Artinya tidak semua KPM akan menjadi target sasaran survei, melainkan hanya penerima yang terindikasi sudah sejahtera saja.

Tentunya proses survei dilakukan pemerintah dengan memperhatikan berbagai kepemilikan yang dipunyai oleh KPM melalui DTSEN.

Baca Juga: NIK KTP Anda Tidak Terdaftar Bansos 2025? Simak Penyebab dan Solusinya

Terdapat beberapa aset yang tidak boleh dimiliki oleh KPM bansos 2025.

Daftar Aset yang Tidak Diperbolehkan untuk Menerima Bansos 2025

Melansir dari akun Youtube Sukron Channel, berikut beberapa daftar aset yang tidak boleh dimiliki KPM untuk menerima bansos 2025:

1. Aset Bergerak

Sepeda Motor, kepemilikan kendaraan mobil, TV 30 inchi, perahu.

Baca Juga: Prioritas Penerima Saldo Dana Bansos 2025 Bisa Dilihat dari Status KTP, Cek Selengkapnya

2. Aset Tidak Bergerak

Sawah, kebun.

3. Ternak

Sapi, kerbau, babi dan kambing.

Jika ketahuan memiliki aset tersebut, pencabutan status sebagai KPM bansos 2025 akan langsung dilakukan.

Dengan begitu, bantuan sosial akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan atau masuk kategori miskin.

Sekian informasi terkait proses survei yang dilakukan oleh pemerintah kepada 4,2 juta KPM bansos 2025 lewat DTSEN.

Berita Terkait

News Update