Para anggota Panja ini mengemban tugas strategis untuk merumuskan revisi aturan terkait TNI yang menyangkut masa depan reformasi sektor pertahanan. Beberapa pasal dalam revisi RUU TNI dinilai krusial, termasuk ketentuan soal peluang prajurit aktif menduduki jabatan sipil.
Penunjukan para anggota Panja dari berbagai daerah pemilihan diharapkan membawa aspirasi masyarakat yang beragam. Namun, di sisi lain, publik juga menuntut proses pembahasan yang lebih transparan dan akuntabel, mengingat RUU ini menyangkut prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil atas militer.