3 Aktivis Dilaporkan ke Polisi Usai Kritik Rapat RUU TNI, YLBHI: Keliru dan Dugaan Kriminalisasi

Minggu 16 Mar 2025, 20:31 WIB
Potret aktivis yang menyampaikan kritik saat rapat Panja DPR RI yang membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. (Sumber: X/@rakjarmelawan)

Potret aktivis yang menyampaikan kritik saat rapat Panja DPR RI yang membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. (Sumber: X/@rakjarmelawan)

Publik kini menyoroti gerak-gerik pemerintah dan DPR RI terkait pembahasan RUU TNI ini, bahkan menjadi trending topik di platform X.

Gelombang penolakan muncul dari publik figur, seniman, hingga akademisi. Salah satu influencer yang menolak ialah Ferry Irwandi.

Dalam unggahan di akun media sosial X-nya, ia menyebutkan jika RUU TNI adalah hal terburuk dari segala hal paling buruk yang bisa terjadi di Republik Indonesia.

“Apapun pilihan politik kita, apapun agama kita, suku kita, latar belakang kita, sadarilah kita semua sedang menghadapi ancaman yang sama. Ancaman dari mereka yang memegang senjata,” tulis Ferry.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Kritik Penggerudukan Rapat RUU TNI, Netizen: Stafsus Mau Mendegradasi Perjuangan Sipil!

Selain Ferry, sutradara film kenamaan Joko Anwar pun turut serta menyuarakan penolakannya terhadap RUU TNI dengan mengunggah tagar #TolakRevisiUUTNI.

Selanjutnya para akademisi membuat pernyatan bersama CALS, KIKA, PSHK Indonesia dan SPK yang mengatakan menolak kejahatan legislasi dalam pembahasan RUU TNI.

Para akademisi ini di bidang hukum ini mengutarakan pernyataan sikapnya secara live streaming.

Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang pun turut buka suara dan mendukung Kontras serta Koalisi Masyarakat Sipil terkait kritik terhadap proses legislasi RUU TNI.

Baca Juga: Kantor Didatangi 3 Orang Tidak Dikenal setelah Rapat RUU TNI, KontraS: Ini Bentuk Intimidasi dan Teror

Ketua Umum PPI Jepang, Prima Gandhi menilai jika RUU tersebut berpotensi mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia dengan adanya potensi pengembalian dwifungsi TNI yang bisa menduduki jabatan sipil.

“Terlepas dari manfaat yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait revisi UU TNI diperlukan untuk menghadapi dinamika geopolitik, kompleksitas ancaman dan pekembangan teknologi militer,” kata Gandhi.

Berita Terkait
News Update