KPM dengan NIK KTP Ini Tak Akan Terima Bansos Gara-gara Tidak Disurvei, Benarkah?

Sabtu 15 Mar 2025, 15:48 WIB
Ilustrasi pendamping sosial sedang melakukan survei DTSEN 2025 kepada salah satu KPM bansos. (Sumber: Facebook/INFORMASI PKH 2024 CAIR)

Ilustrasi pendamping sosial sedang melakukan survei DTSEN 2025 kepada salah satu KPM bansos. (Sumber: Facebook/INFORMASI PKH 2024 CAIR)

Baca Juga: Cair Bansos Susulan PKH Tahap 1 2025 Rp1.500.000, Cek Rincian Bantuan untuk KPM dengan NIK KTP Lolos Syarat Ini

"Jika ternyata statusnya hanya mengalami keterlambatan, maka kemungkinan besar bansos Anda masih aman dan akan cair dalam tahap berikutnya," ujarnya.

Akan tetapi, apabila data KPM tertolak karena terindikasi tidak layak berdasarkan kriteria yang ada, itu artinya Anda tidak akan disurvei lebih lanjut dan tidak akan menerima bansos lagi.

Ia menegaskan, pendamping sosial berperan penting dalam memastikan data yang dikumpulkan akurat.

Di mana proses survei dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bansos benar-benar membutuhkan bantuan dan memastikan data mereka valid.

"Bagi KPM yang terdeteksi memiliki potensi kesalahan atau ketidakcocokan data, mereka akan didatangi untuk dilakukan pengecekan ulang," kayanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, ada beberapa daerah yang masih dalam tahap persiapan untuk melakukan survei, sehingga pendamping sosial belum turun ke lapangan.

"Oleh karena itu, tidak semua KPM akan disurvei dalam waktu yang sama," paparnya.

Diketahui, tujuan survei yang dilakukan pendamping sosial

bertujuan untuk memastikan kevalidan data seperti NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), pekerjaan, penghasilan, dan aset penerima manfaat.

Misalnya, terkait dengan kepemilikan kendaraan, gas LPG di atas 5,5 kg, hingga daya listrik.

3 Jenis Data KPM yang Bermasalah

Ada sekitar 12,2 juta penerima manfaat yang disurvei untuk memastikan data mereka akurat dan valid. Data yang bermasalah ini terbagi dalam tiga kategori. Antara lain:

1. NIK Tidak Aktif

Berita Terkait
News Update