Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi keluarga lain yang lebih membutuhkan agar dapat menerima bantuan.
3. Data Anomali atau Tidak Valid dalam Sistem
Validitas data merupakan faktor krusial dalam proses penyaluran bantuan sosial. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau anomali dalam data penerima, baik dalam rekening bank maupun dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka bantuan tidak dapat dicairkan.
Data anomali bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti nomor rekening yang sudah tidak aktif, nama yang tidak sesuai dengan dokumen kependudukan, atau bahkan data ganda yang terdeteksi dalam sistem.
Oleh karena itu, pemerintah secara berkala melakukan pembaruan dan pencocokan data untuk memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi syarat.
4. Tidak Lolos Verifikasi Kelayakan oleh Pendamping atau Pusat
Setiap periode penyaluran bantuan, pemerintah melalui pendamping sosial melakukan verifikasi terhadap kondisi ekonomi KPM.
Jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa keluarga tersebut sudah tidak masuk kategori miskin atau rentan, maka bantuan akan dihentikan.
Misalnya, jika ada perubahan signifikan dalam kondisi finansial keluarga, seperti memiliki kendaraan bermotor baru, rumah yang lebih layak, atau penghasilan tetap yang meningkat, maka mereka tidak akan lagi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.
Tujuan dari verifikasi ini adalah memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh keluarga yang masih berada dalam kondisi kurang mampu.
Penyesuaian dalam penerimaan saldo dana bansos PKH dan BPNT ini dilakukan agar distribusi dana pemerintah lebih tepat sasaran.
Dengan kebijakan ini, diharapkan program bantuan sosial dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
.jpeg)
