POSKOTA.CO.ID – Sebanyak lebih dari 72.000 orang telah menandatangani sebuah petisi di Change.org.
Isi petisi tersebut menuntut percepatan proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Petisi ini ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) guna memastikan para peserta seleksi mendapatkan kepastian hukum dan dapat segera bertugas.
Lantas, apa saja poin-poin penting dari petisi ini dan apa yang melatarbelakanginya? Simak jawabannya di bawah ini.
Latar Belakang Petisi
Proses rekrutmen CPNS dan PPPK 2024 telah dimulai sejak Agustus 2024 dan kini memasuki tahap pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau Nomor Induk PPPK ke BKN.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” tegas Menteri PANRB Rini Widyantini, Jumat 7 Maret 2025.
Akan tetapi, jadwal pengangkatan yang telah ditetapkan dinilai terlalu lama, yaitu:
- CPNS: Dijadwalkan diangkat pada Oktober 2025.
- PPPK: Dijadwalkan diangkat pada Maret 2026.
Dengan tenggat waktu yang cukup panjang ini, banyak calon pegawai yang menghadapi ketidakpastian dan berbagai kendala, baik secara ekonomi maupun psikologis.
Baca Juga: 4 Alasan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Diundur, Ini Kata Menteri PANRB
Alasan Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK
Para peserta seleksi CPNS dan PPPK mendesak pemerintah untuk mempercepat proses administrasi, verifikasi, serta pengangkatan mereka.
Berikut beberapa alasan utama yang melatarbelakangi tuntutan ini:
Kepastian Hukum dan Status Kepegawaian
Para peserta seleksi yang telah lolos berhak mendapatkan kepastian mengenai status mereka sebagai aparatur negara.
Ketidakpastian yang berkepanjangan dapat mempengaruhi rencana hidup mereka, termasuk dalam aspek finansial dan sosial.
"Memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian kepada para peserta yang telah lulus seleksi," tulis petisi tersebut.
Mencegah Kekurangan Tenaga Kerja di Sektor Publik
Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK berpotensi menyebabkan kekosongan tenaga kerja di berbagai instansi.
Hal ini dapat mengganggu kelancaran pelayanan publik, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan.
Hak untuk Mulai Bekerja dan Menerima Gaji Lebih Cepat
Semakin cepat diangkat, semakin cepat pula mereka bisa mulai bekerja dan mendapatkan gaji serta tunjangan yang berhak mereka terima.
Penundaan hanya akan menambah beban ekonomi bagi mereka yang sudah berjuang melewati proses seleksi.
Mengatasi Dampak Ekonomi dan Psikologis
Banyak peserta yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya dengan harapan segera bekerja sebagai CPNS atau PPPK.
Menunggu terlalu lama dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan mental yang tidak perlu.
Baca Juga: Seleksi CPNS 2025 Diundur, Masyarkaat Bisa Daftar Rekrutmen Bersama BUMN untuk Cari Kerja
Tuntutan dalam Petisi
Para penandatangan petisi ini mendesak pemerintah untuk:
- Mempercepat proses administrasi dan verifikasi data agar pengangkatan dapat dilakukan lebih awal.
- Mengeluarkan keputusan resmi dalam waktu dekat untuk memastikan tidak ada ketidakpastian lebih lanjut bagi para peserta seleksi.
- Memastikan para CPNS dan PPPK segera bertugas demi kelancaran pelayanan publik dan kesejahteraan para calon aparatur negara.
Hingga saat ini, petisi ini telah memperoleh lebih dari 72.000 tanda tangan dari target 75.000 tanda tangan.