JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Elva Fahri Qolbina mendorong agar Pemprov Jakarta juga memprioritaskan memprioritaskan rehabilitasi sekolah yang masih memiliki infrastruktur kurang layak.
Hal ini berkaitan dengan program renovasi kantin sekolah yang merupakan pengalihan dari program sarapan gratis, yang tidak diijinkan Kepala Badan Gizi Nasional.
Ia menilai, rehabilitasi sekolah-sekolah yang memang kondisinya sudah tidak layak, juga menjadi kebutuhan penting yang perlu ditangani Pemprov Jakarta.
"Selain renovasi kantin, kami mendorong Pemprov DKI untuk memprioritaskan rehabilitasi sekolah-sekolah yang masih memiliki infrastruktur kurang layak, mempercepat pembangunan unit sekolah baru agar akses pendidikan semakin merata, serta melanjutkan program sekolah swasta gratis bagi siswa tidak mampu," kata Elva melalui pesan singkat, Minggu, 9 Maret 2025.
Baca Juga: Gedung Sekolah Rusak! Dindikpora Pandeglang Janji Bangun SDN Tugu 1 Cimanggu Tahun Depan
Menurut dia, hal ini sejalan dengan misi meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta, yaknibagar anak-anak mendapatkan makanan bergizi, kemudian didukung juga dengan lingkungan belajar yang lebih baik.
"Kami berharap kebijakan-kebijakan Pak Gubernur dievaluasi dengan cermat agar setiap rupiah dalam APBD digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat jakarta yang lebih luas serta berdampak jangka panjang," jelasnya.
Disisi lain, Elva menyampaikan, PSI Jakarta menghormati keputusan Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano yang mengalihkan program sarapan bergizi gratis ke renovasi kantin sekolah.
"Kami memahami bahwa kebijakan makan bergizi gratis sudah menjadi program prioritas pemerintah pusat, sehingga tidak perlu ada program serupa di tingkat daerah yang dapat menyebabkan tumpang tindih," katanya.
Sebagai mitra kritis Pemprov Jakarta, Elva berujar pihaknya ingin agar Pemprov lebih fokus mengakomodasi dan mendukung program pemerintah pusat agar berjalan optimal di Jakarta.
"Di sisi lain, kami juga mengapresiasi langkah Pak Pramono dalam menyesuaikan kebijakan agar APBD DKI Jakarta digunakan secara lebih merata dan efektif," pungkasnya.