POSKOTA.CO.ID - Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 kembali diundur.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, pengangkatan PPPK kini direncanakan akan dilakukan pada akhir 2025 atau awal 2026.
Apa alasan di balik penundaan ini? Simak ulasan lengkapnya berikut ini!
Baca Juga: Hasil NBA Clippers vs Knicks, James Harden Pimpin Lob City Raih Kemenangan Ke-34
Alasan Penundaan Pengangkatan PPPK 2025
Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 5 Maret 2025, Rini Widyantini menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan untuk menyesuaikan jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi ASN.
Namun, ada alasan lebih mendesak di balik keputusan ini, yaitu kesiapan anggaran dan formasi di berbagai daerah.
Beberapa daerah masih belum siap secara finansial untuk menanggung beban pengangkatan PPPK dalam jumlah besar.
Selain itu, proses seleksi dan penataan ASN secara nasional juga membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan semuanya berjalan lancar.
Kategori Honorer yang Diprioritaskan Jadi PPPK
Meski pengangkatan PPPK diundur, pemerintah telah menetapkan lima kategori honorer yang akan diprioritaskan untuk diangkat sebagai PPPK. Hal ini tertuang dalam Permenpan RB No. 6 Tahun 2024. Berikut daftarnya:
- Guru dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023
- Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II)
- Tenaga non-ASN yang terdata di database BKN
- Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah
- Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar di pangkalan data Kemendikbudristek
Kelima kategori ini akan dibagi menjadi dua jenis PPPK, yaitu PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu. Untuk PPPK paruh waktu, hanya beberapa kategori tertentu yang akan diangkat, seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Baca Juga: Buka Blokir Akun myBCA Lewat Hp dengan Mudah, Tidak Perlu ke Bank
Tantangan dan Harapan ke Depan
Penundaan ini menimbulkan berbagai reaksi, terutama dari para honorer yang telah menanti kesempatan menjadi PPPK.
Namun, pemerintah berjanji akan memastikan bahwa proses seleksi dan pengangkatan dilakukan secara transparan dan adil.
Dengan penundaan ini, diharapkan semua daerah dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi anggaran maupun formasi.
Dengan penundaan ini, diharapkan proses pengangkatan PPPK dapat berjalan lebih baik dan memberikan hasil yang optimal bagi semua pihak. Tetap pantau informasi terbaru dari pemerintah untuk update selanjutnya!