POSKOTA.CO.ID - Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial dengan mengintegrasikan berbagai sumber data menjadi satu, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan adanya DTSEN, seluruh kebijakan terkait bantuan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah akan menggunakan satu sumber data ini.
Melansir kanal YouTube Pendamping Sosial, ada beberapa kriteria penerima manfaat yang tidak lagi dianggap layak menerima bantuan sosial karena berbagai faktor.
Jika seseorang tidak masuk dalam DTSEN, maka bantuan seperti PKH, BPNT, Program Indonesia Pintar, dan bantuan beras tidak akan lagi diterima.
6 Kategori Penerima yang Tidak Akan Terima Bansos
Berikut adalah enam kategori yang menyebabkan seseorang dikeluarkan dari DTSEN:
1. Memiliki Anggota Keluarga yang Memiliki Mobil
Jika dalam satu Kartu Keluarga (KK) terdapat anggota keluarga yang sudah bekerja atau berkeluarga, namun masih terdaftar dalam KK dan memiliki mobil, maka sistem secara otomatis akan menolak data keluarga tersebut.
Meskipun penerima bansos adalah orang tua yang lanjut usia, namun jika ada anggota keluarga yang memiliki kendaraan roda empat, maka keluarga tersebut tidak lagi dianggap layak menerima bansos.
2. Memiliki Kendaraan Lebih dari Satu
DTSEN kini bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mendeteksi kepemilikan aset, termasuk kendaraan.
Jika penerima bantuan sosial memiliki lebih dari satu motor atau memiliki motor dengan harga di atas Rp30 juta, maka secara otomatis data mereka akan tertolak dari sistem DTSEN.
3. Memiliki Usaha dengan Penghasilan Melebihi UMP/UMK
Jika seorang penerima bansos memiliki usaha dengan omset di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maka ia tidak lagi dianggap sebagai keluarga miskin.
Pemerintah dapat melacak pendapatan melalui NPWP, laporan kredit, serta laporan dari masyarakat dan perangkat desa.
4. Memiliki Anggota Keluarga yang Bekerja sebagai PNS, TNI, Polri, atau Karyawan BUMN/BUMD
Apabila dalam satu KK terdapat anggota keluarga yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, atau pegawai BUMN/BUMD, maka sistem secara otomatis akan menolak data keluarga tersebut dari daftar penerima bansos.
5. Memiliki Rumah Mewah
Proses validasi DTSEN juga mencakup survei langsung oleh pendamping sosial. Jika penerima bansos tinggal di rumah yang dianggap cukup mewah, maka mereka berisiko dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial.
Survei ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
6. Memiliki Aset Kebun atau Tanah yang Luas
Kepemilikan tanah atau kebun yang luas juga menjadi faktor yang menyebabkan seseorang tidak lagi layak menerima bansos.
Data ini diperoleh dari laporan perangkat desa, musyawarah warga, serta pemantauan langsung oleh petugas sosial.
Dengan adanya integrasi data melalui DTSEN, pemerintah berupaya memastikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pastikan Anda memahami kriteria terbaru ini agar tidak kehilangan hak atas bansos yang seharusnya diterima.