Komnas Perempuan mengingatkan, seluruh anggota DPR RI memiliki mandat untuk menjunjung tinggi 4 Pilar Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Prinsip penghormatan pada kemanusiaan, non-diskriminasi, dan kebhinekaan harus diamalkan dalam setiap tindakan dan pernyataan.
Baca Juga: Ini Alasan Ahmad Dhani Pilih Golput di Pilkada Jakarta 2024
Pernyataan Dhani juga bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam kesetaraan gender yang dimuat dalam UU No. 7 Tahun 1984.
UU tersebut membahas Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 5 mengamanatkan negara untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan.
Selain itu, Komnas Perempuan juga mendesak agar Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa dan mengutus tuntas kasus tersebut.
Sebab, mereka menilai bahwa pernyataan Dhani tidak hanya melanggar nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga menunjukkan ketidakseriusannya dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI.
Komnas Perempuan Minta MKD Bertindak
MKD diharapkan dapat memperkuat kewibawaan DPR RI dengan memastikan bahwa ke depannya insiden serupa tidak terulang.
Selain itu, Komnas Perempuan merekomendasikan pimpinan DPR RI untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam hal konstitusi, HAM, dan kesetaraan gender.
Partai politik yang mengusung Dhani juga diminta untuk memberikan pemahaman dan pengawasan kinerja agar setiap pernyataan dan tindakan mereka sesuai dengan prinsip HAM dan kesetaraan gender.
