Sebelum terjun ke dunia politik, Ahok lebih dulu berkarier di dunia bisnis dengan mendirikan perusahaan di sektor pertambangan dan kontraktor.
Namun, panggilan untuk membangun daerahnya membawanya masuk ke dunia politik, di mana ia pertama kali menjabat sebagai Bupati Belitung Timur pada 2005-2006.
Kepemimpinannya yang tegas dan reformis membuat namanya semakin dikenal, meskipun masa jabatannya sebagai bupati berakhir lebih cepat karena ikut serta dalam Pemilu Legislatif 2009, di mana ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar.
Pada 2012, Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo setelah keduanya memenangkan Pilkada DKI Jakarta.
Duet mereka dikenal karena gebrakan reformasi dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam transparansi anggaran dan pelayanan publik.
Ketika Joko Widodo terpilih sebagai Presiden RI pada 2014, Ahok naik menjadi Gubernur DKI Jakarta dan semakin dikenal sebagai pemimpin yang tidak segan menindak korupsi, menyederhanakan birokrasi, serta mengembangkan infrastruktur kota seperti transportasi publik dan penanggulangan banjir.
Kebijakan-kebijakannya yang berani membuatnya mendapatkan banyak dukungan, tetapi juga menghadapi tantangan besar, terutama terkait perbedaan pandangan politik dan sosial.
Pada 2017, ia gagal memenangkan Pilkada DKI Jakarta untuk periode kedua dan kemudian tersandung kasus hukum terkait dugaan penistaan agama, yang membuatnya harus menjalani hukuman penjara selama hampir dua tahun.
Setelah bebas, Ahok sempat vakum dari dunia politik sebelum kembali ke ranah publik sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada 2019.
Dalam posisinya tersebut, ia tetap vokal dalam mengkritisi kebijakan yang dianggapnya tidak efisien, serta menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola di tubuh BUMN.
.jpg)
.png)
