"Insyaallah, kalau mereka bekerja dan kami bekerja, tidak ada masalah. Kita mendukung yang baik-baik saja," jelas Kiai Alwiyan.
Kiai Alwiyan juga mengungkapkan bahwa Munas yang mengusung tema "Konsolidasi Ulama Nusantara untuk Kemaslahatan Bangsa dan Negara" ini menjadi wadah komunikasi bagi ulama dari berbagai daerah. Menurutnya, sinergi ini dapat mencegah perpecahan dan mempererat persaudaraan.
Pada perhelatan perdana tersebut, MUN akhirnya 'melahirkan' ketetapan dalam Musyawarah Nasional ke-1. Salah satunya mendukung keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintah, termasuk PSN milik Perhutani yang berada di sebelah PIK 2, karena membawa manfaat dan tidak ada mudaratnya.
“Setelah mengkaji konsep dan kebijakan pemerintah pusat tentang tanah Perhutani sebagai PSN yang bersebelahan dengan PIK 2. Karenanya MUN menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan PSN,” ucapnya.
“Tugas ulama itu menengahi keadaan, melakukan tabayyun dan mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan," papar Kyai Alwiyan selaku Sekjen MUN. Karena itu, MUN sesuai paham Ahlussunah Waljama'ah, meminta pemerintah meneruskan permintaan PSN yang sudah ditandatangani Perpresnya di jaman mantan presiden Jokowi dan wakil presiden Maaruf Amin.
Ditegaskan Kyai Alwiyan, MUN tidak memiliki kepentingan terkait PSN. Hanya karena memiliki manfaat dan kebaikan, menjadikan MUN bersikap obyektif.
Dalam hal ini, dengan terpilihnya Kyai H.M. Ibnu Mulkan selaku ketua umum MUN, gerakan dan langkah nyata menjadi target yang dicapai saat ini. "MUN telah melahirkan berbagai rencana, dengan tujuan kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau organisasi," jelas Kyai Alwiyan.
Untuk itu, MUN tidak ingin dibanding dengan organisasi sejenis. Justru MUN menjalin komunikasi dengan organisasi lainnya, serta berprinsip tabayyun sebelum mengambil sikap.
