POSKOTA.CO.ID - Bagi seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima saldo dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 1 tahun 2025, ada hal penting yang perlu diperhatikan.
Setelah dana bantuan cair, Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengirimkan petugas pendamping sosial untuk melakukan verifikasi dan evaluasi langsung ke rumah penerima manfaat.
Agar proses ini berjalan lancar, KPM diwajibkan menyiapkan beberapa dokumen penting, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), buku tabungan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan bansos yang diterima.
Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tersalurkan kepada penerima yang berhak serta digunakan sesuai peruntukannya.
Mengutip informasi dari kanal YouTube Diari Bansos, Selasa, 25 Februari 2025, setelah tahap pertama penyaluran dana bansos PKH dan BPNT selesai, Kemensos akan menugaskan pendamping sosial untuk turun langsung ke lapangan.
Mereka akan melakukan kunjungan ke rumah-rumah penerima bansos guna melakukan pemantauan, verifikasi data, dan evaluasi pemanfaatan bantuan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengawasan bansos tahun 2025, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan digunakan sesuai ketentuan.
Selain itu, kunjungan ini juga menjadi upaya pemerintah dalam mencegah adanya penyelewengan dana bantuan, seperti pemotongan bantuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan bansos.
Apa Saja yang Diperiksa oleh Pendamping Sosial?
Dalam kunjungan ini, pendamping sosial akan melakukan sejumlah pengecekan dan verifikasi ulang terhadap KPM. Berikut beberapa aspek yang akan diperiksa:
1. Keabsahan Data Penerima Bansos
Pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP untuk memastikan bahwa penerima masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
Konfirmasi nama lengkap yang tercatat di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Verifikasi alamat domisili penerima, apakah masih sesuai dengan data yang terdaftar.
2. Jenis dan Nominal Bantuan yang Diterima
Pendamping sosial akan menanyakan jenis bansos yang diterima oleh KPM, apakah itu PKH, BPNT, atau bantuan sosial lainnya.
Penerima juga diminta untuk menunjukkan bukti pencairan dana, seperti saldo di rekening atau buku tabungan yang menunjukkan jumlah bantuan yang diterima.
3. Pemanfaatan Dana Bansos
Pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan digunakan untuk kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pangan.
Jika ditemukan penyalahgunaan dana atau bantuan tidak digunakan sesuai ketentuan, pemerintah dapat mengambil tindakan lebih lanjut.
4. Pendokumentasian KPM
Petugas akan mengambil foto KPM yang sedang memegang KTP dan buku tabungan, sebagai bukti bahwa dana bantuan telah diterima oleh penerima yang berhak.
5. Penyelesaian Kendala Pencairan
Jika ada KPM yang mengalami kesulitan mencairkan bansos, pendamping sosial akan membantu menyelesaikan masalah tersebut.
Jika ditemukan perbedaan data atau kendala teknis lainnya, petugas akan melakukan pembaruan data melalui aplikasi SIGMA (Sistem Informasi Kesejahteraan Masyarakat).
Pastikan Anda selalu mengikuti informasi terbaru melalui kanal resmi seperti cekbansos.kemensos.go.id atau melalui pendamping sosial di daerah masing-masing.
Jika Anda mengalami kendala dalam pencairan bansos, segera laporkan kepada pendamping sosial atau hubungi pihak terkait untuk mendapatkan solusi yang tepat.