POSKOTA.CO.ID - Pemerintah dalam menentukan penerima saldo dana Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kini sudah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Mengutip kanal YouTube Naura Vlog pada Jumat, 28 Februari 2025, pemerintah sudah menghapus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga pencairan Bansos PKH dan BPNT tidak mengacu kagi kepada data lama milik Kementerian Sosial (Kemensos) itu.
Lantas, apa itu DTSEN dan bagaimana syaratnya agar Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) terdaftar di database tersebut? Simak informasi selengkapnya berikut ini.
Apa Itu DTSEN?
DTSEN merupakan basis data individu atau keluarga yang memuat kondisi sosial penduduk Indonesia dan telah dipadukan dengan data penduduk.
Baca Juga: Kategori Masyarakat yang Berhak Terima Bansos PKH dan Cara Daftarnya Pakai NIK KTP
Melalui data ini, seluruh kementerian hingga lembaga dan pemerintah daerah sudah bersinergi dalam DTSEN untuk mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
Jadi, DTSEN ini sudah memadukan data-data dari DTKS, P3KE, PLN, Pertamina, hingga BPJS Kesehatan.
Terdapat beberapa manfaat dari DTSEN, salah satunya adalah pengalokasian anggaran pembangunan agar kebuh efesien, efektif, dan, akuntabel sehingga mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lantas, bagaimana cara agar bisa lolos dan masuk data penerima manfaat? Simak informasi selengkapnya berikut ini.
Baca Juga: Pengajuan Bansos Kemensos Ditolak? Kenali Penyebab dan Cara Mengatasinya di Sini
Apa Itu Bansos PKH dan BPNT?
Perlu diketahui bahwa masyarakat yang dinilai sejahtera tidak akan mendapatkan kedua Bansos tersebut. PKH merupakan salah satu Bansos Kemensos yang bertujuan memenuhi aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sejumlah keluarga miskin atau rentan yang memiliki komponen tertentu.
Penerima Bansos PKH sendiri adalah keluarga miskin dengan komponen ibu hamil, anak usia dini 0-6 tahun, pelajar SD-SMA atau SMK, lansia 60 tahun ke atas, dan penyandang disabilitas berat.
BPNT atau program sembako adalah suatu Bansos berupa yang dicairkan untuk KPM dengan keterbatasan pangan ekstrem. Subsidi ini dapat digunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras, minyak, hingga sayur.
Syarat Penerima Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT
Pemilik kanal YouTube Naura Vlog menjelaskan bahwa pemerintah telah meminta pendamping sosial untuk melakukan pengecekan lapangan, mengingat tidak semua keluarga dapat kedua Bansos ini.
Pengecakan ini menyasar kepada 12,2 juta KPM untuk memastikan bahwa bantuan memang benar-benar tepat sasaran. Nantinya, akan diperiksa mulai dari identitas hingga kondisi rumah.
Pemilik NIK eKTP yang dapat menerima saldo dana bansos PKH dan BPNT adalah, yang memenuhi kriteria atau syarat sebagai berikut:
- Penggunaan listrik tidak di atas 450 VA
- Tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
- Alamatnya ditemukan
- Individu ditemukan
- Individu belum meninggal dunia
- Tidak bekerja sebagai ASN, TNI, dan Polri
- Keluarga tidak mampu
- Bukan pensiunan ASN, TNI, dan Polri
- Tidak bekerja sebagai guru yang sudah tersertifikasi
- Bukan penerima penghasilan rutin dari APBN/APBD
- Penghasilan di bawah UMR dan UMP
- Bukan perangkat desa
- Tidak terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan
- Tidak terdaftar sebagai tenaga kesehatan
- Bukan pendamping sosial atau pekerja sosial
Demikian informasinyang dapat Anda simak terkait peerima saldo dana Bansos PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025.
Disclaimer: Pencairan dilakukan secara bertahap sehingga tidak semua KPM mendapatkan bantuan pada hari yang sama.
Sedangkan kata ‘Saldo Dana’ yang dimaksud adalah bantuan tuani dari Bansos, bukan uang dari dompet elektronik DANA.
.jpg)
.png)
