POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengumumkan bahwa guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menerima bantuan sosial (bansos) dari negara.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam rapat tingkat menteri yang membahas penyempurnaan DTSEN.
Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan DTSEN memberikan dampak nyata bagi seluruh bentuk bantuan sosial, termasuk bagi guru non-ASN.
"Pemerintah akan memastikan DTSEN ini juga berdampak nyata bagi seluruh bentuk-bentuk bantuan sosial, termasuk bantuan sosial kepada para guru non-ASN," ujar Muhaimin di Kantor Kemenko PM, hari Kamis (27/2/2025).
Rencana ini merupakan bagian dari janji Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang selama ini seringkali terabaikan.
Proses Pemadanan Data oleh Kemendikdasmen
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pemadanan data untuk menentukan jumlah guru non-ASN yang akan menerima bansos.
Bantuan sosial untuk guru non-ASN ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, yang selama ini seringkali mendapatkan penghasilan di bawah standar.
Dengan adanya bansos ini, diharapkan para guru non-ASN dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik tanpa harus khawatir dengan masalah ekonomi.
Selain itu, bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, karena guru yang sejahtera akan lebih mampu memberikan pengajaran yang berkualitas kepada siswa-siswanya.
Kesimpulan
Kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada guru non-ASN yang terdaftar dalam DTSEN merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para pendidik.
Dengan adanya bansos ini, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara guru ASN dan non-ASN, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.