POSKOTA.CO.ID - Penyaluran saldo dana bansos PKH Tahap 1 tahun 2025 melalui rekening KKS telah berlangsung sejak awal Februari.
Namun, hingga kini masih ada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ternyata belum menerima subsidi dana bantuan sosial (bansos) tersebut dari pemerintah.
Lantas, apakah yang menjadi alasan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sejumlah KPM belum juga cair? Simak infor selengkapnya di sini.
Sebelumnya, perlu diketahui bawah PKH merupakan program bantuan sosial yang diselenggarakan pemerintah untuk membantu masyarakat dari keluarga miskin.
Menurut informasi dari situs resmi Kementerian Sosial, bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin untuk mengurangi angka kemiskinan beserta menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat.
Penyaluran uang gratis dari subsidi bantuan PKH dilakukan secara bertahap dalam setahun yang terbagi menjadi empat tahap atau setiap tiga bulan sekali.
Saldo dana gratis disalurkan pemerintah dengan menggunakan dua metode, yakni via Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan juga melalui PT Pos Indonesia.
Penyaluran Bantuan Sosial PKH
Perlu diketahui bahwa pengalokasian dana bantuan sosial PKH melalui KKS sudah berlangsung sejak pekan kedua Januari.
Saat ini, pemerintah tengah menyalurkan subsidi bansos PKH 2025 melalui kantor Pos untuk KPM yang tidak mempunyai KKS.
Dana bansos yang disalurkan meliputi bantuan untuk tiga bulan sekaligus, yakni dari Januari, Februari, dan Maret.
Penyaluran uang gratis subsidi PKH tahun 2025 yang melalui KKS seharusnya sudah hampir selesai dilaksanakan kepada sejumlah KPM.
Namun ternyata, beberapa KPM pemegang KKS ternyata masih ada yang belum mendapatkan dana bantuan dari pemerintah.
Penyebab Bansos PKH Tidak Cair ke KKS
Berdasarkan informasi dari saluran YouTube Naura Vlog, saat ini ada sejumlah KPM yang belum masuk saldo dana gratis nya ke rekening KKS.
Apabila saldo dana belum masuk, maka hal tersebut bisa terjadi karena status penyaluran bantuan PKH Tahap 1 tahun 2025 KPM tersebut mungkin belum Standing Instruction (SI).
Adapun, tahap SI ini mengindikasikan jika KPM berhak menerima bantuan dan bantuan yang didapat sudah bisa dicairkan.
Jika ternyata status penyaluran bantuannya belum SI, maka itu berarti KPM tidak mendapatkan bantuan PKH untuk Tahap 1 ini.
"Apabila belum SI, bahkan teman-teman gagal pengecekan rekening, berarti teman-teman dipastikan tidak tersalurkan pada tahap 1," kata pemilik akun Naura Vlog, seperti dikutip pada Kamis, 27 Februari 2025.
Untuk mengetahui status penyaluran saldo dana bansos di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), KPM dapat meminta kepada pendamping sosial.
Cek Penerima Bansos PKH
Untuk memastikan jika nama Anda terdata di daftar penerima bantuan, maka Anda bisa cek NIK KTP penerima bansos di situs kemensos.go.id dengan mengikuti panduan berikut ini.
1. Kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id
Buka browser di perangkat dan masuk ke situs resmi cekbansos.kemensos.go.id untuk mengecek status kepesertaan bansos.
2. Isi lokasi tempat mu berada
Masukkan data wilayah yang dibutuhkan, mulai dari Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan, hingga desa atau kelurahan.
Pastikan data yang kamu masukkan sesuai dengan wilayah tempat mu berada.
3. Isi nama penerima manfaat
Setelah mengisi data-data terkait tempat tinggal, Anda bisa mengisi nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Masukkan empat digit kode yang tersedia di sana
Kemudian, masukkan kode captcha berupa empat huruf kode yang tertera dalam kotak kode.
Jika huruf kode tidak terlihat dengan jelas, Anda bisa memuat ulang bagian kode untuk mendapatkan kode baru.
5. Klik "Cari Data"
Terakhir, Anda bisa meng-klik Cari Data untuk memulai pencarian data status pencairan dan kepesertaan Anda.
Nantinya, situs akan menampilkan informasi apakah nama mu tercatat sebagai penerima bansos atau tidak beserta sengan status pencairan bansos mu.
Komponen dan Kategori Penerima Bansos PKH
1. Komponen Kesehatan
- Anak usia dini (0-6 tahun): Rp3.000.000/tahun atau 750.000 per tahap per tiga bulan.
- Ibu hamil: Rp3.000.000/tahun atau 750.000 per tahap.
2. Komponen Pendidikan
- Siswa SD: Rp /tahun atau Rp225.000 per tahap
- Siswa SMP: Rp1.500.000/tahun atau Rp375.000 per tahap
- Siswa SMA: Rp2.000.000/tahun atau Rp500.000 per tahap
3. Komponen Kesejahteraan Sosial
- Penyandang disabilitas: Rp2.400.000/tahun atau Rp600.000 per tahap
- Orang lansia: Rp2.400.000/tahun atau Rp600.000 per tahap.