POSKOTA.CO.ID - Pemerintah telah mulai mendistribusikan surat undangan pencairan dana bansos (bantuan sosial) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahap pertama tahun 2025.
Bantuan ini merupakan alokasi untuk bulan Januari, Februari, dan Maret yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Dalam proses penyalurannya, beberapa daerah sudah mulai menyalurkan bantuan melalui kantor Pos Indonesia, sementara di beberapa wilayah lainnya masih dalam tahap persiapan.
Persiapan ini mencakup pemilahan dan distribusi undangan bagi penerima manfaat sesuai dengan kecamatan masing-masing agar pencairan saldo dana dapat berjalan tertib dan tepat sasaran.
Melansir informasi dari kanal YouTube Dunia Bansos, pada 23 Februari 2025 mengenai proses dan update terkait penyaluran dana bansos melalui PT Pos Indonesia serta dokumen yang diperlukan untuk pencairan.
Besaran Bantuan dan Mekanisme Pencairan
Nominal bantuan yang diberikan bervariasi tergantung pada kategori penerima.
- Ibu Hamil: Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 setiap tahap.
- Balita (Anak Usia 0-6 Tahun): Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 setiap tahap.
- Jenjang SD: Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 setiap tahap.
- Jenjang SMP: Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 setiap tahap.
- Jenjang SMA: Rp2.000.000 per tahun atau Rp500.000 setiap tahap.
- Lansia/Orang tua dan penyandang disabilitas: Masing - masing kategori mendapat total bantuan Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap tahap.
Adapun BPNT, nominal paling kecil yang diterima adalah Rp600.000, serupa dengan yang disalurkan melalui bank.
Pencairan dana dapat dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) serta PT Pos Indonesia.
Masyarakat yang belum memiliki rekening bank disarankan untuk segera membuka rekening agar dapat mempermudah proses penerimaan dana bantuan.
Dokumen Pencairan via PT Pos Indonesia
Pihak penyelenggara kembali mengingatkan para penerima manfaat untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk proses pencairan, seperti:
- Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi
- Surat undangan pencairan yang telah diterima
- Buku tabungan dan kartu ATM (jika pencairan melalui bank)
Dengan persiapan dokumen yang lengkap, diharapkan proses pencairan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala.
Langkah Pencairan Dana Bansos 2025 via PT Pos Indonesia
Pencairan dana bansos PKH dan BPNT dapat dilakukan melalui beberapa metode, termasuk lewat PT Pos Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah untuk mencairkan dana tersebut:
1. Persiapkan Dokumen yang Diperlukan
- Siapkan dokumen identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga.
- Bawa undangan pencairan yang biasanya dikirimkan oleh pemerintah atau dinas sosial.
2. Datang ke Kantor Pos
- Kunjungi kantor pos terdekat sesuai dengan jadwal pencairan yang telah ditentukan.
- Pastikan Anda datang pada waktu yang tepat untuk menghindari antrian panjang.
3. Verifikasi Data
- Di kantor pos, petugas akan melakukan verifikasi data menggunakan dokumen yang Anda bawa.
- Pastikan semua data sesuai dengan informasi yang terdaftar di DTKS.
4. Pencairan Dana Bantuan
- Setelah verifikasi selesai, Anda akan menerima dana bantuan secara tunai.
- Pastikan untuk memeriksa jumlah dana yang diterima dan simpan bukti transaksi jika diperlukan.
Bagi penerima yang memiliki keterbatasan mobilitas, PT Pos Indonesia juga menyediakan layanan door to door, di mana tim akan datang langsung ke rumah penerima untuk menyalurkan dana.
Pastikan untuk memeriksa informasi terbaru mengenai jadwal pencairan melalui pengumuman resmi dari pemerintah atau dinas sosial setempat.
Jika Anda belum menerima undangan pencairan atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, disarankan untuk berkoordinasi dengan pendamping sosial di wilayah Anda.
Masyarakat diimbau untuk tetap mengikuti informasi terbaru mengenai pencairan bantuan sosial ini. Selain itu, mereka juga diingatkan agar berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial.
Semua informasi resmi dapat diperoleh melalui kantor desa atau kelurahan setempat, Dinas Sosial, maupun kanal resmi pemerintah.
Dengan adanya distribusi tahap 1 ini, diharapkan bantuan sosial dapat segera tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan, sehingga mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka selama periode yang telah ditentukan.