POSKOTA.CO.ID - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi demonstrasi 'Indonesia Gelap' pada Senin, 17 Februari 2025.
Aksi ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, melainkan juga sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, banyak kalangan merasa bahwa kondisi masyarakat semakin terpuruk akibat kebijakan yang diambil dalam 100 hari pertama pemerintahan mereka.
Aliansi BEM SI menganggap bahwa kebijakan pemerintah tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, melainkan lebih banyak merugikan, bahkan semakin menambah penderitaan rakyat.
Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk menyuarakan ketidakpuasan ini dengan menggelar aksi damai, menuntut perubahan yang lebih berpihak pada rakyat.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh akun resmi media sosial @bemsi.official, sejumlah kota besar di Indonesia selain Jakarta, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali, juga menjadi lokasi tempat para mahasiswa dan aktivis menyuarakan tuntutannya.
Setiap daerah menggelar aksi di kantor pemerintahan setempat, dengan tujuan agar tuntutan dapat segera dipertimbangkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Dukung Produksi Vaksin mRNA, CEO CEPI Kunjungi Bio Farma Bandung
Tuntutan dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’
Dalam aksi demo "Indonesia Gelap" ini, BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil mengangkat sejumlah tuntutan yang dianggap penting untuk segera dievaluasi dan diperbaiki oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Salah satu tuntutan utama adalah efisiensi Kabinet Merah Putih, baik dari segi struktural maupun teknis, yang dianggap masih memiliki banyak kelemahan dan ketidakefektifan.
Mereka juga mendesak agar Presiden Prabowo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai perampasan aset yang diduga terkait dengan kejahatan korupsi.
Selain itu, mereka juga menuntut agar revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan dibatalkan, karena khawatir akan menambah kendala dalam penegakan hukum dan memperburuk sistem keamanan nasional.
Kemudian, tak kalah penting soal kebijakan mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak diterapkan secara efektif.
BEM SI menuntut evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan program tersebut, yang dianggap belum optimal dalam mengatasi masalah gizi buruk di kalangan masyarakat kurang mampu.
Mereka juga menyuarakan perlunya penciptaan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak dasar yang selama ini masih terabaikan.
Selain itu, terdapat penolakan terhadap revisi UU Minerba yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan hidup, serta tuntutan untuk menghapuskan dwifungsi militer di sektor sipil.
Para mahasiswa juga meminta, agar reformasi Polri dilakukan secara serius supaya institusi kepolisian semakin profesional dan tidak menjadi alat politik yang merugikan masyarakat.
Sementara itu, Ketua BEM UI, Iqbal Chiesa juga menegaskan beberapa poin dalam video pernyataannya yang diunggah di Instagram resmi BEM UI pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Baca Juga: Transjakarta Lakukan Pengalihan Rute Buntut Unjuk Rasa di Patung Kuda, Ini Daftarnya
"Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia," ungkap Iqbal.
BEM UI turut menyampaikan beberapa tuntutan yang mendesak, di antaranya adalah pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran.
Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada rakyat dan justru merugikan sektor-sektor yang sangat membutuhkan anggaran, seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, mereka juga mendesak agar wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus dibatalkan dan segera mencairkan tunjangan kinerja (tukin) dosen yang sampai saat ini belum terealisasi dengan baik.