POSKOTA.CO.ID - Langkah tegas diambil pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait penyaluran dana bansos Program Indonesia Pintar (PIP).
Langkah yang diambil Kemendikdasmen ialah pihak sekolah harus mengumumkan penerima bansos PIP, agar dana yang harusnya diterima oleh siswa tidak diselewengkan atau di korupsi oleh segelintir oknum.
Sekolah juga diwajibkan mengawal dana bantuan benar-benar sampai ke tangan siswa yang berhak tanpa adanya penyelewengan.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta mencegah penyalahgunaan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Sekolah harus memastikan pengumuman daftar penerima PIP secara terbuka, membantu aktivasi rekening siswa, serta mengingatkan mereka untuk segera mencairkan dana tersebut. Jika tidak dicairkan dalam waktu yang ditentukan, dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara," kata Suharti.
Larangan Sekolah Mengelola Dana Bansos PIP
Kemendikdasmen juga menegaskan bahwa penyaluran dana bansos PIP langsung ditransfer ke rekening siswa dan tidak boleh dikelola oleh sekolah.
Tetapi dalam kondisi tertentu seperti siswa yang belum memiliki akses perbankan atau berusia di bawah persyaratan perbankan dapat dibantu pencairannya oleh kepala sekolah dengan syarat ada surat kuasa resmi dari orang tua atau wali siswa.
"Dana PIP adalah hak penuh siswa dan keluarganya. Sekolah tidak boleh memotong, meminta iuran, atau mengatur penggunaannya," tegas Suharti.
Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan dana, kepala sekolah wajib mengembalikan uang tersebut kepada siswa, dan pemerintah daerah akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Baca Juga: Apa Penyebab Siswa Tak Dapat Dana Bansos PIP? Ini Alasan Bantuan Pemerintah Ini Tak Cair
.jpg)
.png)
.jpg)
