POSKOTA.CO.ID – Kepala BMKG Dwikorita Karnawati jelaskan, layanan informasi gempa dan tsunami kepada masyarakat tidak akan terpengaruh adanya efisiensi anggaran.
Hal tersebut diungkapkannnya saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025 dalam pembahasan pembagian dana setelah efisiensi.
Ini dilakukan oleh Dwikorta untuk menanggapi keresahan masyarakat yang sempat khawatir layanan BMKG akan terimbas pemotongan anggaran.
Baca Juga: BMKG Peringatkan di Wilayah Ini Berpotensi Terjadi Banjir Rob
Diketahui bahwa BMKG sebelumnya mendapat pemotongan anggaran sekitar 50 persen atau senilai Rp1,4 triliun oleh pemerintah pusat.
Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah Tahun Anggaran 2025, ada pengehematan Rp306,69 triliun.
BMKG selaku salah satu lembaga negara memang terkena imbasnya. Awalnya, BMKG akan mendapat anggaran senilai Rp2,826 Triliun.
Disebut-sebut bahwa akses informasi BMKG kepada masyarakat mungkin terpengaruh oleh adanya pemotongan anggaran tersebut.
Baca Juga: Hati-hati yang Liburan di Bali, BMKG Keluarkan Peringatan Ketinggian Ombak Bisa Capai 4 Meter
Program Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG), atau program layanan operasional masyarakat ini mencakup pengelolaan gempa bumi dan tsunami.
Anggaran awal yakni Rp1,5 triliun sebelum efisiensi, berubah menjadi menjadi Rp372 miliar setelah adanya efisiensi.
Pihak BMKG kemudian mengalokasikan dana sebesar Rp41,9 miliar untuk program pengelolaan gempa bumi dan tsunami.
Oleh karena itu, Dwikorita mengatakan bahwa efisiensi tidak akan mempengaruhi anggaran layanan pengelolaan gempa bumi dan tsunami.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Wilayah Laut Banda Maluku Tengah, BMKG Pastika Tidak Berpotensi Tsunami
Selain itu, dia juga menyatakan bahwa BMKG akan tetap beroperasi selama 24 jam sehari untuk membantu masyarakat.
Menurutnya, anggaran untuk pengelolaan jaringan komunikasi BMKG adalah Rp120 miliar, yang dimaksudkan untuk menjamin operasional BMKG berjalan selama 24 jam sehari.
“Terutama untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG selama 24 jam sehari dalam seminggu atau 365 hari setahun,” katanya, melansir laman resmi BMKG.
"Jadi angka tersebut adalah untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG, jadi kami terus 24 jam," terang Dwikorta.
Selain itu, dia juga menjelaskan mengenai layanan lain yang juga tidak terimbas dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran Prabowo tersebut.
“Poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” ujar Dwikorita.
