Pihak BMKG kemudian mengalokasikan dana sebesar Rp41,9 miliar untuk program pengelolaan gempa bumi dan tsunami.
Oleh karena itu, Dwikorita mengatakan bahwa efisiensi tidak akan mempengaruhi anggaran layanan pengelolaan gempa bumi dan tsunami.
Baca Juga: Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Wilayah Laut Banda Maluku Tengah, BMKG Pastika Tidak Berpotensi Tsunami
Selain itu, dia juga menyatakan bahwa BMKG akan tetap beroperasi selama 24 jam sehari untuk membantu masyarakat.
Menurutnya, anggaran untuk pengelolaan jaringan komunikasi BMKG adalah Rp120 miliar, yang dimaksudkan untuk menjamin operasional BMKG berjalan selama 24 jam sehari.
“Terutama untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG selama 24 jam sehari dalam seminggu atau 365 hari setahun,” katanya, melansir laman resmi BMKG.
"Jadi angka tersebut adalah untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG, jadi kami terus 24 jam," terang Dwikorta.
Selain itu, dia juga menjelaskan mengenai layanan lain yang juga tidak terimbas dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran Prabowo tersebut.
“Poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” ujar Dwikorita.
.png)
.jpg)
