POSKOTA.CO.ID - Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah terus menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Pada tahap pertama di tahun 2025, banyak penerima manfaat yang menantikan pencairan dana bansos ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka.
Namun, muncul kabar terbaru mengenai adanya pengurangan data penerima, yang memicu pertanyaan di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pengurangan Data Penerima Bansos PKH di Beberapa Wilayah
Dilansir dari tayangan YouTube DUNIA BANSOS, terdapat pengurangan data bayar di beberapa wilayah. Sebagai contoh, di Kota Palembang, terdeteksi adanya pengurangan hampir 2.000 data KPM dari total 47.000 data yang awalnya terdaftar untuk pencairan PKH tahap 1.
Pengurangan data ini dilakukan sebagai bagian dari proses cross-check sebelum transfer bantuan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab pengurangan data tersebut antara lain:
- Nomor rekening bermasalah: Beberapa penerima manfaat terdeteksi memiliki kendala pada nomor rekening yang digunakan.
- Kehilangan komponen PKH: Penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi persyaratan atau komponen wajib PKH, misalnya karena sudah tidak aktif bersekolah.
- Penerima dengan usaha atau penghasilan tambahan: Ada penerima manfaat yang diketahui memiliki usaha lain atau menerima gaji di atas UMR, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima PKH.
Perubahan data ini dipandang sebagai proses finalisasi sebelum pencairan dana, meskipun awalnya jumlah data penerima lebih banyak.
Tidak menutup kemungkinan, di wilayah lain data KPM bisa saja mengalami penambahan apabila penerima yang sebelumnya tidak terdata kini sudah memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial PKH.
Selain informasi mengenai data penerima, terdapat kabar mengenai saldo masuk di KKS pada Bank Mandiri. Dilaporkan, pada tanggal 10 Februari 2025, terdapat saldo sebesar Rp1.180.500 yang tercatat pada KKS Merah Putih di Bank Mandiri.
Namun, dari analisis yang dilakukan oleh Dunia Bansos, saldo tersebut bukan merupakan pencairan bantuan BPNT tahap 1. Hal ini dikarenakan:
- Jumlah BPNT: Untuk tahap 1 tahun 2025, bantuan BPNT telah ditetapkan sebesar Rp600.000.
- Pecahan nominal bantuan PKH: Pencairan bantuan PKH biasanya dilakukan dalam pembayaran bulat untuk setiap komponen, seperti:
- Anak Sekolah Dasar: Rp225.000
- Anak Sekolah Menengah: sekitar Rp300.000 (angka bisa bervariasi)
- Lansia: Rp600.000
- Ibu hamil dan balita: Rp750.000
Biasanya, nominal bantuan PKH tidak menggunakan pecahan seperti Rp500 di akhir. Oleh karena itu, saldo Rp1.180.500 yang tercatat kemungkinan besar bukan berasal dari pencairan bantuan PKH tahap 1.
Informasi ini penting agar masyarakat tidak salah paham dan terburu-buru melakukan pengecekan melalui ATM, yang justru dapat menghabiskan waktu dan biaya tanpa hasil.
Pada intinya, update terbaru per 11 Februari 2025 menegaskan adanya pengurangan data penerima PKH di beberapa wilayah akibat kendala administrasi dan kriteria kelayakan, serta klarifikasi mengenai saldo yang muncul di KKS Bank Mandiri yang tidak sesuai dengan nominal bantuan BPNT maupun PKH.
Proses finalisasi data dan pencairan bantuan saldo dana bansos PKH diharapkan segera berjalan dengan lancar, sehingga penerima manfaat dapat memperoleh bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Guna mengetahui informasi lebih lanjut mengenai status pencairan dan penerimaan sejumlah program bantuan sosial pemerintah lainnya, KPM dapat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id ataupun aplikasi Cek Bansos Kemensos.
DISCLAIMER: Anda penerima bansos dalam artikel ini bukanlah seluruh pembaca poskota.co.id, melainkan masyarakat yang masuk ke dalam DTKS sebagai penerima bansos dan memenuhi syarat serta kriteria sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.