POSKOTA.CO.ID - Selamat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda berhasil terverifikasi cairkan dana bansos PKH tahap 1 2025. Cek informasi lengkapnya di sini.
Pemerintah akan memberikan saldo dana bansos kepada KPM yang nama di NIK KTP sudah tercatat di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Kini, data yang sudah di tetapkan sebagai KPM ialah mereka yang memang berhak dan layak menerima dana bansos PKH 2025.
Dana bansos yang diberikan pemerintah kepada KPM PKH, dengan jumlah nominal yang berbeda-beda sesuai dengan data komponen yang tercatat di pemerintah.
Dilansir dari YouTube Ariawanagus, untuk bantuan PKH tahap 1 2025 kini status di SIKS-NG sudah SI (Standing Instruction).
Artinya dana bantuan sosial PKH tahap 1 alokasi Januari - Maret akan segera disalurkan pemerintah.
Baca Juga: Hasil Cek Saldo PKH Plus BPNT Hari Ini 11 Februari 2025, Apakah Sudah Cair?
Bantuan Sosial (Bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah besama Kementrian Sosial (Kemensos) RI yang memberikan bantuan tunai.
Tujuan program ini adalah untuk mensejahterakan kualitas hidup ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan para KPM PKH.
Dana yang diterima nantinya diberikan secara tunai, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian.
Proses pencairan dana dapat dilakukan di Bank Himbara (Bank Himpunan Negara) yang sudah terhubung dengan Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI (Khusus Wilayah Aceh).
Komponen Bansos PKH 2025
1. Keluarga yang data NIK e-KTP sudah terdaftar di DTKS.
2. Keluarga dengan Ibu Hamil atau Anak Balita.
3. Keluarga dengan anak usia sekolah.
4. Keluarga dengan lansia atau penyandang disabilitas.
Cara Cek Pencairan Bansos PKH 2025
1. Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.
2. Masukkan data alamat lokasi sesuai dengan KTP.
3. Isi data diri Anda dengan benar sesuai yang tertera di KTP.
4. Klik 'Cari Data'
5. Layar akan menampilkan informasi data penerima dan jadwal pencairan bansos PKH 2025.
Dengan informasi di atas, diharapkan KPM dapat mengecek status pencairan bansos PKH tahap 1 2025 secara berkala melalui situs yang sudah disediakan oleh pemerintah.