“Persiapan sudah ada, to be announced,” kata Airlangga.
Baca Juga: Benarkah Penghapusan Gaji ke-13 dan 14 akan Dilakukan Pemerintah? Begini Respon dari Kemenkeu
Meski begitu, Airlangga juga menekankan jika kewenangan penuh perihal pencairan gaji ke-13 dan THR untuk ASN ada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Tanyakan ke Bu Menkeu ya,” ucap Airlangga.
Respon dari Warganet
Perbincangan terkait gaji-13 dan THR ini terus menjadi obrolan warganet di platform media X. Banyak warganet yang mengkhawatirkan jika benar-benar tunjangan ini dihapus.
Selain itu, banyak warganet pun yang heran keputusan pemerintah melakukan efisiensi dengan memotong anggaran yang berimbas pada masyarakat kelas bawah.
“Padahal gaji ke 13 kalo buat PNS menengah ke bawah untuk bayar sekolah (karena biasanya dibagiin pas deket ajaran baru), kenapa pemerintah mangkas anggaran dari rakyat bawah sih,” ucap warganet.
“Oh sudah dicontoh negara kalau boleh hapus THR ya demi efisiensi, berarti pengusaha swasta juga boleh hapus THR demi efisiensi,” ujar warganet.
“Mungkin bagi pejabat di luar sana gaji ke-13 dan 14 itu gak seberapa, tetapi bagi banyak orang yang pejabat itu tidak tahu, adalah penyambung hidup mereka entah buat kebutuhan anak-anak sekolah atau kebutuhan mendesak lainnya,” kata warganet.
Hingga saat ini, secara resmi pemerintah belum menerbitkan aturan resmi perihal pencairan gaji ke-13 dan THR untuk tahun 2025.
Sehingga kepastian para ASN menerima gaji ke-13 dan THR masih belum pasti alias menggantung. Oleh karena itu, para ASN bisa memantau informasi terbaru dari pemerintah perihal pemberian tunjangan ini.
.png)
