POSKOTA.CO.ID - Pemerintah terus berupaya mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) guna mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Program bansos Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa anggaran untuk bansos tidak akan mengalami pemotongan, bahkan ada kemungkinan penambahan dana demi memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dalam artikel ini, Poskota akan membahas langkah-langkah percepatan pencairan saldo dana bansos PKH dan BPNT, komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan sosial tetap tersalurkan tanpa potongan, serta rencana Presiden Prabowo untuk meningkatkan anggaran bansos.
Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Kemiskinan
Dilansir dari tayangan YouTube INFO BANSOS, Menteri Sosial Saifulloh Yusuf menyampaikan bahwa program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tetap menjadi prioritas pemerintah.
Upaya percepatan penyaluran bansos ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan segera diterima oleh 18,8 juta penerima BPNT dan 10 juta penerima PKH.
Selain itu, pemerintah berupaya mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat. Mereka yang ingin bekerja akan difasilitasi dengan lapangan pekerjaan, sementara yang ingin berwirausaha akan diberikan akses usaha melalui koperasi dan UMKM.
Bansos Tanpa Potongan dan Penambahan Anggaran
Dalam konferensi pers terbaru, Mensos Saifulloh Yusuf menegaskan bahwa bantuan sosial akan disalurkan tanpa ada pemotongan.
Bantuan ini langsung ditransfer ke rekening penerima sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo. Bahkan, Presiden mempertimbangkan penambahan anggaran Bansos untuk membantu masyarakat miskin ekstrem.
.jpeg)
