POSKOTA.CO.ID - Bagi warga atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya terdaftar dan terdata Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan kembali menerima dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kategori lansia yang rencananya akan disalurkan di awal bulan tahun 2025.
Kemensos RI secara resmi akan melanjutkan kembali bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2025 yang disampaikan langsung melalui Instagram resminya.
Untuk Dana Bansos PKH terdapat 7 kategori salah satunya penerima bantuan adalah lansia yang usia 64 tahun dan kondisi ekonomi kurang mampu ekstrem.
Baca Juga: Bansos PKH BPNT Cair Per Tiga Bulan pada Masyarakat Terdata, Cek Status Anda di Sini Cukup Pakai KTP
Untuk proses penyalurannya Dana Bansos PKH ini sama dengan skema tahun sebelumnya yaitu per tahap cair 3 bulan sekali melalui rekening Himbara dan PT Pos.
Dana Bansos ini diberikan kepada para KPM yang sudah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jadi tidak semua pemilik NIK KTP dapat uang bansos tersebut.
Seperti tahun sebelumnya, bahwa bansos PKH ini memiliki 7 jenis kriteria penerima manfaat bansos dari Kemensos RI.
Baca Juga: Bantuan Sosial PKH Tahap 1 Segera Cair, Proses Final Closing Telah Selesai Cek Selengkapnya di Sini!
Rincian Dana Bansos PKH Cair di Tahun 2025
1. Ibu hamil dapat Rp750.000 (3 bulan sekali cairnya)
2. Ibu dengan bayi 0-6 tahun dapat Rp750.000 (3 bulan sekali cairnya).
3. Disabilitas dapat Rp600.000 (setiap 3 bulan sekali cairnya).
4. Lansia dapat Rp600.000 (setiap 3 bulan sekali cairnya).
5. Anak SD Rp225.000 per tahap 3 bulan sekali.
6. Anak SMP Rp375.000 per tahap 3 bulan sekali.
7. Anak SMA Rp500.000 per tahap 3 bulan sekali.
Cara Cek Penerima Dana Bansos PKH
1. Cek melalui situs resmi cek bansos Kemensos RI ke www.cekbansos.kemensos.go.id.
2. Bertanya kepada pendamping sosial atau operator pendamping sosial yang ada kelurahan/desa setempat.
Dua cara tersebut bisa anda lakukan sendiri atau bisa datangi kantor desa atau kelurahan setempat.
Sebab, penerima bansos harus wajib terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial.
.png)
