POSKOTA.CO.ID - Komisi II DPR RI akan memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk menjelaskan mengenai penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan laut Tangerang, Banten pada Kamis, 23 Januari 2025.
Pemanggilan tersebut ditegaskan anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus yang berharap Nusron Wahid bisa hadir langung untuk menjelaskan masalah yang kini tengah viral dan menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun ikut berkomentar dan memerintahkan untuk membongkar seluruh pagar laut tersebut.
"Rencananya besok Menteri ATR/BPN akan kami undang ke sini untuk memaparkan masalahnya," tegas Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Rabu, 22 Januari 2025.
Baca Juga: Komisi II DPR RI Nyatakan Penerbitan Sertifikat HGB Diatas Laut Perbuatan Melawan Hukum
Mengenai penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas laut dikatakan Deddy merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk itu dikatakan Deddy oknum yang terlibat dalam pemagaran laut di pesisir pantai Tangerang, Banten bisa diseret ke ranah hukum.
Ditegaskan Deddy, pemberian SHGB tersebut berada di ruang abu-abu regulasi dan seharusnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu telah diatur dalam undang-undang, sehingga hal tersebut tidak punya alasan hukum. Untuk itu, dirinya menilai internal Kementrian ATR/BPN harus menemukan oknum yang bermain dalam penerbitan HGB tersebut.
"Seharusnya menurut saya itu tidak lama, siapa saja orang internal ATR/BPN yang berperan melakukan pelanggaran hukum itu," tegas Deddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Rabu, 22 Januari 2025.
Diungkapkan Deddy lembaga yang berperan dalam mengeluarkan Sertifikat HGB tersebut yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Baca Juga: Soal Pagar Laut, DPR Panggil Menteri Terkait Dugaan Pelanggaran HAM
Namun, dia mengatakan bahwa saat ini Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah menyatakan adanya SHGB di laut tersebut dan menyampaikan permintaan maaf.
"Itu kemudian menjadi pintu masuk bagi menteri yang baru untuk membereskan institusinya. Jangan sampai terjadi lagi," tegasnya.