POSKOTA.CO.ID - Setelah melalui berbagai pembahasan panjang, UU ASN yang ditunggu-tunggu akhirnya disahkan pada Oktober 2023. Kehadiran undang-undang ini menjadi angin segar bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama bagi tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan jangka panjang tenaga non-ASN, UU ASN memberikan kepastian status dan hak-hak baru yang lebih setara.
Penataan Tenaga Non-ASN, Langkah Awal Menghindari PHK Massal
Salah satu mandat utama dalam UU ASN adalah penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Pemerintah menyadari bahwa persoalan tenaga honorer telah menjadi isu krusial selama bertahun-tahun.
Untuk menghindari risiko PHK massal, proses penataan dilakukan melalui seleksi PPPK dengan formasi yang sepenuhnya dikhususkan bagi tenaga honorer.
Baca Juga: Kisah Tragis Pertemuan di Danau yang Menjadi Awal Kematian Sandy Permana
Seleksi PPPK tahun ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama diperuntukkan bagi pelamar prioritas, seperti guru dan bidan pendidik dengan kualifikasi DIV, Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK II), dan tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sementara itu, tahap kedua ditujukan bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintahan minimal selama dua tahun berturut-turut.
Skema Seleksi PPPK: Penuh Waktu dan Paruh Waktu
Seleksi PPPK kali ini menggunakan dua skema utama, yaitu kategori penuh waktu dan paruh waktu. PPPK paruh waktu ditujukan bagi tenaga honorer yang belum berhasil memenuhi formasi lowongan.
Sementara itu, PPPK penuh waktu diperuntukkan bagi tenaga honorer yang berhasil lolos seleksi.
Kabar baiknya, seluruh tenaga honorer yang mengikuti seleksi dijamin akan diangkat menjadi ASN dalam kategori PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Bagi PPPK penuh waktu, mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana diatur dalam UU ASN terbaru.
Hak PPPK: Kesetaraan dengan PNS dan Batas Usia Pensiun
Salah satu perubahan besar yang dihadirkan oleh UU ASN adalah kesetaraan antara PPPK dan PNS. Bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK penuh waktu, mereka akan menikmati hak-hak yang setara dengan PNS, termasuk jaminan pensiun yang dikelola oleh PT Taspen. Namun, untuk kategori PPPK paruh waktu, beberapa hak, seperti uang pensiun, masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
Adapun batas usia pensiun untuk PPPK juga diatur secara rinci dalam UU ASN 2023. Berikut adalah rincian usia pensiun berdasarkan jabatan:
A. Jabatan Manajerial:
- PPPK Pensiun pada Usia 58 Tahun
- Jabatan administrator
- Jabatan pengawas
- PPPK Pensiun pada Usia 60 Tahun
- Pimpinan tinggi
- Pimpinan tinggi madya
- Pimpinan tinggi pratama
B. Jabatan Non-Manajerial:
- Untuk pejabat fungsional, usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pejabat pelaksana memiliki batas usia pensiun hingga 58 tahun.
PPPK Paruh Waktu: Apa yang Berbeda?
Bagi kategori paruh waktu, beberapa hak seperti jaminan pensiun dan waktu kerja yang fleksibel masih dalam tahap pembahasan.
Komisi II DPR menyatakan bahwa hak-hak PPPK paruh waktu belum bisa sepenuhnya disamakan dengan kategori penuh waktu karena keterbatasan anggaran.
Meski begitu, pemerintah berjanji untuk terus mengupayakan kebijakan yang adil bagi semua tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Tangerang Sahkan Maesyal-Intan sebagai Bupati-Wakil Bupati
Dampak Positif UU ASN untuk Tenaga Honorer dan Pemerintah
Pengesahan UU ASN 2023 membawa dampak positif tidak hanya bagi tenaga honorer tetapi juga bagi pemerintah.
Dengan adanya penataan tenaga non-ASN melalui seleksi PPPK, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Di sisi lain, tenaga honorer mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik.
Selain itu, langkah ini juga membantu pemerintah mengurangi ketimpangan antara PNS dan PPPK. Dengan hak-hak yang lebih setara, para PPPK dapat bekerja dengan motivasi lebih tinggi, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja birokrasi secara keseluruhan.
Harapan Baru di Balik UU ASN 2023
UU ASN 2023 merupakan langkah besar dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Dengan kebijakan ini, tenaga honorer tidak hanya mendapatkan kepastian status tetapi juga hak-hak yang lebih jelas dan setara dengan ASN lainnya.
Bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, ini adalah momen yang dinanti-nantikan.
Namun, implementasi kebijakan ini tentu membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, termasuk dalam hal anggaran dan pengaturan teknis lainnya.
Diharapkan, kehadiran UU ASN dapat menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan tenaga honorer tetapi juga masyarakat secara luas.
Dengan disahkannya UU ASN, masa depan tenaga honorer kini lebih cerah. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama menantikan dampak positif dari perubahan besar ini.