POSKOTA.CO.ID - Pemerintah berkomitmen akan menyelesaikan penataan tenaga honorer menjadi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Saat ini, proses pendaftaran dan seleksi diperpanjang hingga 15 Januari 2025. Skema untuk diangkat menjadi PPPK adalah dengan mengikuti seleksi.
Apabila tidak lolos, tenaga honorer dipastikan akan diangkat menjadi tenaga PPPK Paruh Waktu.
Baca Juga: Pendaftaran PPPK Diperpanjang, BKN Minta Pejabat Daerah Dorong Honorer Ikut Seleksi
Kepastian tersebut tercantum dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 yang menyebutkan perihal tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, apabila jumlah penetapan melebihi jumlah kebutuhan, maka diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Lantas apa perbedaan tenaga PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu?
Perbedaan Tenaga PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu
Berdasarkan keterangan dari Berkas DPR dengan judul ‘Opsi PPK Paruh Waktu untuk mengatasi Honorer di Indonesia’, disebutkan jika ada beberapa perbedaan antara pegawai paruh waktu dan penuh waktu.
Adapun perbedaan untuk pegawai paruh waktu dan penuh waktu, antara lain:
Baca Juga: 5 Keuntungan bagi Tenaga Honorer yang Diangkat Jadi PPPK sesuai dengan UU ASN
Jam Kerja
Pegawai paruh waktu bekerja kurang dari tujuh jam dalam satu hari dan kurang dari 35 jam dalam satu minggu.
Dalam keterangannya, satu hari pegawai paruh waktu bekerja selama empat jam dalam satu hari.
Kesepakatan Kerja
Nantinya honorer yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu akan bekerja sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.
Kemudian ada peluang bagi pegawai paruh waktu untuk beraktivitas/bekerja di luar statusnya sebagai PPPK.
Baca Juga: Tenaga Honorer Masih Bisa Daftar Seleksi PPPK Tahap 2, Ini Jadwal Terbarunya
Peluang Jadi PPPK Penuh Waktu
PPPK Paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu setelah melalui tahap evaluasi kinerja dan memenuhi syarat administrasi.
Gaji PPPK Paruh Waktu
Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur terkait penggajian PPPK Paruh Waktu. Apabila mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024.
Gaji PPPK disesuaikan dengan masa kerja golongan (MKG) mulai dari Rp1,9 - Rp2,9 juta.
Baca Juga: Pejabat Daerah Dilarang Angkat Honorer Jadi ASN, Siap-Siap Kena Sanksi
Namun dari keterangan BKPSDMD Bangka Belitung, disebutkan jika upah untuk PPPK Paruh Waktu sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP).
Lalu, PPPK Paruh Waktu nantinya akan mendapatkan nomor induk pegawai (NIP), tetapi tidak mendapatkan tunjangan.
Itulah informasi terbaru seputar pendaftaran dan seleksi PPPK serta gaji PPPK Paruh Waktu di tahun 2025.
