.jpg)
POSKOTA.CO.ID - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima (PKL), penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap.
Dalam hal ini, Prabowo menginginkan agar mereka bisa mudah mendapatkan rumah. Keinginan tersebut terungkap ketika Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 7 Januari 2025).
Dalam rapat tersebut fokus utama pembahasan yakni percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.
Baca Juga: Menteri PKP Lahan 1.000 Hektare Hasil Sitaan Koruptor Bakal Dijadikan Perumahan Rakyat
Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada wartawan dalam jumpa persnya, Selasa 7 Januari 2025.
Dikatakannya sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu," beber Maruarar.
Diungkapkan Maruarar dalam pertemuan tersebut Prabowo memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berprofesi pedagang kaki lima (PKL), penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap.
"Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah," paparnya.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Kunjungi Warga Pulau Rempang, Beri Kepastian Pembangunan Perumahan Rakyat
Unsur keadilan dikatakan Maruarar, harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo.
Tidak hanya itu, pihaknya juga memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Prabowo.
Kebijakan tersebut mencakup penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 0 persen, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0 persen, serta penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.
"Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan," paparnya.
.png)
.jpg)
