3 Bantuan Sosial Ini Akan Dihapus Paling Lambat 28 Februari 2025, Cek Alternatif Penggantinya!

Sabtu 28 Des 2024, 18:46 WIB
Bantuan Sosial yang akan dihapus pada 2025. (Pexels/Ahsanjaya)

Bantuan Sosial yang akan dihapus pada 2025. (Pexels/Ahsanjaya)

Bantuan IPKP yang selama ini diberikan kepada keluarga rawan pangan, terutama yang masuk dalam kelompok pengeluaran 10% terbawah (Desil 1).

Bansos ini diberikan dalam bentuk kornet ikan sardin, ikan, garam, minyak goreng, bihun, jagung, dan kacang hijau. 

Sama seperti bantuan daging ayam dan telur, bantuan ini diperkirakan tidak akan diperpanjang pada tahun 2025 dan proses pencairannya akan selesai pada 31 Desember 2024.

3. Bantuan Sosial Beras 10 Kg

Bantuan beras sebanyak 10 kg ini merupakan salah satu inisiatif dari pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu. 

Bansos tersebut sudah banyak membantu keluarga kurang mampu dengan memberikan pasokan beras secara gratis untuk mengurangi beban pengeluaran pangan sehari-hari.

Meskipun ada rencana untuk melanjutkan bantuan beras ini pada tahun 2025, pencairan hanya akan dilakukan untuk alokasi bulan Januari dan Februari 2025. Setelah itu, bantuan ini diprediksi akan dihentikan.

Bantuan Sosial Baru Pengganti di Tahun 2025

Pemerintah berencana untuk menggantikan tiga bantuan sosial yang dihapus tersebut dengan satu bantuan sosial baru yang akan disalurkan mulai tahun 2025.

Bantuan sosial baru ini adalah subsidi BBM dan subsidi listrik. Subsidi BBM dan subsidi listrik ini direncanakan untuk dilakukan secara lebih terarah dan hati-hati.

Pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam melalui laporan yang diterima dari sektor terkait, seperti BPH Migas, Pertamina, dan PLN. 

Berdasarkan laporan tersebut, pemerintah akan merumuskan kebijakan untuk memastikan bantuan ini sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai opsi lain, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih besar. 

Pemerintah memastikan bahwa subsidi akan tetap diberikan secara tepat sasaran, sehingga dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga BBM dan biaya listrik.

Berita Terkait
News Update