Cukup banyak daerah yang menghendaki pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru.
Alasan pemekaran cukup banyak, di antaranya wilayah yang terlalu luas terdampak kepada terkendalanya jalur koordinasi birokrasi.
Yang dirasakan masyarakat, kurang menikmati hasil pembangunan daerahnya. Utamanya bagi daerah yang paling pinggir karena jauh dari pusat pemerintahan daerah.
"Tak jarang penduduk lebih memilih pergi ke kota tetangga karena jaraknya lebih dekat. Akses jalan kebih bagus, ketimbang ke kotanya sendiri," kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
'Selain ongkos lebih murah, waktu lebih cepat dan hemat ," tambah Yudi.
"Tapi kalau ngurus surat tanah, mau nikah, bikin SIM, perpanjang STNK, mau nggak mau harus ke kotanya sendiri. Meski jauh, ditambah jalanan rusak harus dilalui," urai Heri.
"Untuk berbuat baik, kadang perlu perjuangan. Nggak usah disesalkan," kata Yudi.
"Ini bukan soal perjuangan, tapi soal pilihan karena fasilitas dan infrastruktur di desanya kurang mendukung mobilitas penduduknya " kata Heri.
' Mungkin daerah tersebut belum menjadi prioritas atau masih menunggu giliran pembangunan," kata Yudi.
"Sebenaenya bukan tidak diprioritaskan, tetapi wilayah yang terlalu luas, maka banyak daerah yang belum terjangkau, proģram pembangunan" kata mas Bro.
" Itulah sebabnya banyak usulan agar provinsi atau kabupaten yang wilayahnya luas perlu dipecah. Misalnya semula satu provinsi dijadikan 2 atau tiga provinsi. Begitu juga dengan kabupaten. Itu yang disebut pemekaran wilayah," ujar mas Bro.
Seperti diberitakan, Kemendagri menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Jumlah tersebut meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, 6 pemekaran daerah istimewa, dan 5 pemekaran otonomi khusus.
" Wah berarti kehendak pemekaran begitu tinggi. Kalau disetujui semua karena berbagi pertimbangan strategis, jumlah provinsi dan kabupaten akan bertambah banyak dong," kata Heri.
" Masalahnya bagaimana pendanaannya, targetnya tercapai tidak setelah pemekaran," kata Yudi.
"Betul juga, tidak sedikit daerah hasil pemekaran tidak seperti diharapkan, malah jadi beban pemerintah pusat,"kata mas Bro.
"Jika sudah demikian yang terkena dampaknya masyarakat juga. Maunya mekar, tetapi apa daya..," ujar Heri. (Joko Lestari).
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.