HEBOH, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno mengusulkan penarikan pajak atau retribusi pemilik kantin sekolah di Jakarta. Usulan itu pun karuan menimbulkan keresahan pedagang yang notabene rakyat kecil.
Keresahan bagi pedagang kecil tersebut pun, akhirnya diralat kembali politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Ia menyebut bahwa apa yang diungkapkan itu untuk transparansi dalam pengelolaa kantin di sekolah.
Usulan retribusi pajak sekolah itu, dilontarkan Sutikno saat membahas APBD DKI Jakarta 2025 dengan sejumlah eksekutif di Cisarua, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Dia mengklaim, masalah ini muncul dari temuan dirinya ketika kunjungan kerja ke beberapa sekolah negeri di Jakarta.
Dari informasi pedagang kantin dan pihak sekolah, kata dia, bahwasanya kantin di sekolah negeri itu disewakan kisaran Rp4 juta hingga Rp5 juta untuk satu kantin per tahun.
Tak hanya pemilik kantin, penolakan terhadap usulan penarikan retribusi tersebut tak disetujui politikus Kebon Sirih lainnya. Bahkan, Ketua Fraksi PKB DPRD DKI pun tidak setuju wacana tersebut.
PKB lebih mendorong Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta untuk mendapatkan pendapatan anggaran daerah (PAD) melalui sumber-sumber lain tidak melalui kantin sekolah sebagai pelaku usaha mikro dan kecil.
Fraksi pun menyarankan agar kantin-kantin di sekolah lebih didorong untuk menjual jajanan yang bersih dan sehat, sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi dan dengan harga terjangkau.
Sekalipun wacana, apa yang diusulkan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI tersebut memang tidak tepat. Terlebih saat perekonomian belum normal setelah pandemi Covid-19.
Bagi pelaku ekonomi kecil atau UMKM tentu sangat berat, dan harusnya para pelaku UMKM dibantu untuk dapat meningkatkan usahanya. (*)
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.