PILKADA Serentak 2024 tinggal dua minggu lagi. Belakangan makin merebak aroma Pilkada tak jurdil (jujur dan adil).
Itu terlihat dari berbagai pemberitaan media, ada pengerahan kepala desa, cawe-cawe pejabat daerah, anggota Polri dan bahkan TNI.
Bahkan, belakangan terungkap, di Jawa Tengah ada pengerahan kepala desa untuk mendukung Cagub-cawagub, Ahmad Lutfi-Taj Yasin, juga terungkap pula aktivitas polisi yang memeriksa para kepala desa.
Yang terakhir tersebut bertujuan untuk menekan para kepala desa guna mengerahkan warga desanya untuk paslon tersebut.
Hal yang mirip aroma tak jurdil juga terjadi di Sumatera Utara. Sejumlah warga demo terkait aktivitas camat yang terang-terangan mendukung cagub tertentu.
Di DKI Jakarta, yang masih menjadi pusat Ibukota Negara, relatif tak terdengar adanya tekanan-tekanan atau pengerahan oleh camat, wali kota, atau pihak kepolisian untuk memilih calon tertentu.
Hal ini kiranya karena Jakarta merupakan wilayah yang control sosialnya sangat kuat. Kalau terjadi kasus pasti akan segera terangkat ke publik, utamanya lewat media sosial (medsos)
Di Banten, beredar di media sosial tayangan video pertemuan yang diduga Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang.
Sementara di Semarang, Jawa Tengah. Badan Pengawas Pemilu menggerebek pertemuan para kepala desa yang berlangsung di hotel berbintang.
Sejak start Pilkada 2024, Bawaslu mencatat 195 pelanggaran netralitas kepala desa. Bagi kandidat kepala daerah, mendapat dukungan kepala desa efektif menggalang dukungan dan suara.
Hal ini karena kewenangan Kades juga bisa merekrut petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai pelaksana pemungutan suara.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan tak akan cawe-cawe dalam Pilkada kali ini. Ini membuat banyak pihak seperti mendapat angin segar demokrasi.
Bahkan politisi PDIP Deddy Y Sitorus mengungkapkan bahwa dirinya "sempat tergetar" mendengar pidato Prabowo tempo hari.
Sebab saat itu Prabowo menegaskan jangan ada titip-menitip di dalam pilkada. Itu membuat terharu karena, di era sebelumnya banyak peristiwa yang memperlihatkan Pilkada beraroma tidak jurdil.
Karena intervensi berbagai instrumen kekuatan negara sangat nyata, telanjang, dan masif.
Tapi kebahagiaan atas pidato presiden itu luntur hanya dalam 3 hari ketika kemudian Presiden Prabowo ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk Paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Yakni dengan muncul dan tersebarnya video ajakan Prabowo untuk memilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin/
Dengan demikian publik telah kehilangan harapan lagi bahwa Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung jujur dan adil (jurdil).
Di sini dinilai, Presiden Prabowo telah turun kelasnya menjadi campaigner, jurkam untuk satu calon. Rakyat menjadi kehilangan harapan, Pemilu akan berlangsung jurdil
Atas hal tersebut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa endorsement terhadap Luthfi-Yasin itu dalam kapasitas Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Kalau kita simak, hal itu juga tidak benar, sebab Prabowo di awal video menyatakan dirinya dilantik menjadi Presiden, dan di situ tidak menyebut dirinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Maka, sudah selayaknya, untuk menghidupkan lagi harapan perbaikan demokrasi, maka Presiden Prabowo perlu memberikan pernyataan lagi bahwa dirinya menjaga netralitas di Pilkada 2024.
Sejauh ini sikap tegas Prabowo terhadap korupsi dan judol diapresiasi warga, maka dalam hal demokrasi Pilkada perlu juga menyatakan sikap tegas sebagai kepala negara yang di atas semuanya. Tidak memihak. (**)
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.