Banyak di antaranya yang masih tanpa kewarganegaraan dan tinggal di kamp-kamp pengungsi. UNRWA sendiri memiliki 13.000 staf di Jalur Gaza.
Kemudian, para menteri luar negeri Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris menyuarakan penentangan mereka terhadap undang-undang Israel itu.
Bahkan, mereka mengatakan bahwa undang-undang tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan.
Dalam pernyataannya, para menteri menyatakan bahwa UNRWA memberikan bantuan kemanusiaan yang penting dan menyelamatkan nyawa serta layanan dasar bagi para pengungsi Palestina di Gaza, Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan di seluruh wilayah.
Tanpa kerja UNRWA, kata mereka, penyediaan bantuan dan layanan termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan distribusi bahan bakar di Gaza dan Tepi Barat akan sangat terhambat jika tidak mustahil.
Tentunya dengan konsekuensi yang menghancurkan pada situasi kemanusiaan yang sudah kritis dan memburuk dengan cepat, khususnya di Gaza utara.
"Sangat penting bagi UNRWA dan organisasi serta badan PBB lainnya untuk sepenuhnya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan mereka kepada mereka yang paling membutuhkannya, memenuhi mandat mereka secara efektif," lanjut pernyataan itu.
Dalam pernyataan yang sama, para menteri luar negeri, yang mencakup beberapa sekutu terdekat Israel, mengutuk serangan 7 Oktober.
Mereka mengatakan bahwa UNRWA telah mengambil langkah-langkah untuk menanggapi tuduhan mengenai dukungan karyawan perorangan terhadap organisasi teroris.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
