POSKOTA.CO.ID – Pemerintah telah menetapkan NIK pada KTP elektronik sebagai identifikasi bagi penerima Bantuan Sosial (Bansos) BPNT tahun 2024.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang diadakan sebagai program pemerintah untuk mendukung keluarga tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.
BPNT disalurkan sebagai bentuk dukungan finansial bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu.
Informasi seperti NIK pada Kartu Keluarga sebelumnya diverifikasi oleh pemerintah dan dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang secara rutin dilakukan oleh Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI bersama pemerintah daerah setiap bulan.
DTKS ini menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, dengan ketentuan bahwa seluruh penerima bansos harus terdaftar dalam DTKS sesuai aturan yang berlaku.
Pencairan Bansos melalui KKS
Dana BPNT disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di berbagai bank seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI khusus untuk Provinsi Aceh.
Pencairan BPNT dilakukan secara bertahap dengan 6 kali dalam setahun jika dilakukan dua bulan sekali, atau 4 kali jika disalurkan setiap tiga bulan.
Dana bantuan, baik yang disalurkan dua maupun tiga bulan sekali, dikirimkan ke rekening KKS yang dikeluarkan oleh bank-bank Himbara seperti BSI, BRI, BNI, dan Mandiri.
Sebelumnya, pencairan bantuan yang berlangsung tiga bulan sekali dikelola oleh PT Pos Indonesia melalui jaringan kantor pos nasional.
Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Diary Bansos, saat ini PT Pos Indonesia hanya menangani penyaluran di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Alokasi Tahunan BPNT
BPNT dengan total Rp2.400.000 diberikan pemerintah dengan alokasi bulanan Rp200.000.
.jpg)
.jpg)
.png)
