Nominal Bantuan Sosial untuk komponen anak sekolah berkurang? cek selengkapnya (Poskota/Ahmad Tri Hawaari)

EKONOMI

KPM PKH BINGUNG? Nominal Bantuan Sosial untuk Komponen Anak Sekolah Berkurang? Cek Penjelasannya di Sini!

Jumat 25 Okt 2024, 22:33 WIB

POSKOTA.CO.ID - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bantuan sosial yang sangat penting bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Bantuan ini mendukung berbagai kebutuhan dasar bagi KPM yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. 

Dengan jumlah penerima yang mencapai 10 juta orang, PKH diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

Namun, tidak jarang muncul masalah dalam proses pencairan dana PKH. 

Banyak KPM melaporkan bahwa dana yang diterima mengalami keterlambatan, bahkan jumlahnya sering kali berkurang dari yang seharusnya diterima.  

Masalah ini sudah cukup sering terjadi dan menjadi keluhan umum di kalangan penerima manfaat PKH, terutama bagi KPM yang memiliki komponen anak sekolah. 

Mereka merasa bingung dan khawatir ketika nominal bantuan untuk anak sekolah yang diharapkan ternyata tidak sesuai.

Dilansir dari kanal YouTube Dunia Bansos, perbedaan nominal yang diterima ini disebabkan oleh ketidaksesuaian data anak sekolah antara DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Dapodik (Data Pokok Pendidikan). 

Kedua data ini seharusnya selaras karena digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan yang tepat sasaran. 

Namun, jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian data antara DTKS dan Dapodik, bantuan bagi anak sekolah bisa saja berkurang atau bahkan tidak dicairkan sama sekali.  

Inilah alasan pentingnya pemadanan data anak sekolah untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada anak yang masih aktif bersekolah.

Ada dua penyebab utama mengapa data anak sekolah di DTKS dan Dapodik bisa berbeda, yaitu:

1. Anak sudah putus sekolah

Jika seorang anak berhenti atau putus sekolah, datanya di Dapodik secara otomatis akan menjadi tidak aktif. 

Hal ini berarti pemerintah menganggap anak tersebut tidak lagi membutuhkan dana bantuan khusus untuk pendidikan, sehingga bantuan komponen anak sekolah tidak dicairkan. 

Sering kali, orang tua tidak menyadari bahwa perubahan status ini memengaruhi pencairan bantuan PKH yang melibatkan komponen anak sekolah.

2. Anak pindah sekolah tanpa pembaruan data di Dapodik

Ketika seorang anak berpindah sekolah, pihak sekolah baru seharusnya melakukan pembaruan data Dapodik untuk anak tersebut. 

Jika data anak belum diperbarui, maka akan muncul ketidaksesuaian antara data DTKS dan Dapodik. 

Dalam hal ini, anak yang seharusnya menerima bantuan mungkin tidak akan tercatat sebagai penerima dana pendidikan karena data tidak sesuai.

Mengatasi masalah ini memerlukan upaya dari KPM dan sekolah untuk memastikan data anak selalu terupdate dan sesuai.  

Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh KPM adalah melakukan pengecekan data anak sekolah secara berkala melalui operator sekolah. 

KPM dapat meminta bantuan operator sekolah untuk memastikan bahwa data anak mereka di Dapodik sudah benar dan sesuai dengan data di DTKS. 

Melalui pengecekan ini, KPM dapat memastikan bahwa perubahan status atau kesalahan data yang mengakibatkan penurunan nominal bantuan dapat diminimalkan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong KPM untuk segera melapor jika menemukan kendala atau kejanggalan dalam pencairan dana bantuan PKH. 

Pelaporan ini bisa dilakukan melalui pihak-pihak terkait seperti pendamping PKH, Dinas Sosial setempat, atau layanan pengaduan yang tersedia di Kementerian Sosial. 

Dengan adanya laporan dari KPM, pihak terkait dapat membantu memeriksa dan memperbaiki data, sehingga pencairan bantuan berjalan lancar tanpa hambatan.

Bantuan PKH memang sangat penting bagi keluarga dengan anak sekolah karena dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan, baik untuk kebutuhan sekolah maupun kebutuhan hidup sehari-hari. 

Karena itu, langkah-langkah seperti memverifikasi dan memastikan data anak yang masih aktif bersekolah sangat penting untuk menjaga kelancaran dan konsistensi pencairan bantuan PKH.

Semoga dengan langkah yang lebih teliti, KPM dapat terus menikmati manfaat dari PKH sesuai dengan yang dibutuhkan dan berhak mereka terima.

Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.  

Tags:
pkhkpm pkhBantuan sosialbansosKomponen Anak SekolahdtksBansos Kemensos

Insan Sujadi

Reporter

Insan Sujadi

Editor