POSKOTA.CO.ID - Kabar gembira datang di akhir Oktober 2024, pasalnya penentuan daftar nama penerima saldo dana bansos untuk bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) mulai ditentukan pemerintah.
Hal itu terlihat dari hasil terbaru sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS NG) yang dipantau pada Jumat, 25 Oktober 2024, di mana prosesnya sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT periode November - Desember 2024.
Kendati demikian, Anda yang nomor induk kependudukan (NIK) dari kartu tanda penduduk (KTP) terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), nantinya bisa melakukan pengecekan NIK KTP di laman cekbansos.kemensos.go.id.
Prediksi Pencairan Lebih Cepat
Pihak Kemensos secara cepat mulai melakukan proses verifikasi dan validasi penerima manfaat untuk periode salur November - Desember 2024.
Melihat aktivitas Kemensos yang gerak cepat ini, diperkirakan jika pencairan dana bansos PKH dan BPNT Murni di periode November - Desember 2024 diprediksi akan dipercepat.
Ditambah periode salur November - Desember 2024 ini merupakan periode terakhir dalam pencairan bansos dari pemerintah di tahun 2024.
Meski belum bisa dipastikan kapan tanggal pencairannya karena harus menunggu update di SIKS NG hingga mencapai tahap standing instruction (SI), namun yang bisa dipastikan proses verifikasi dan validasi penerima manfaat mulai dilakukan Kemensos.
KPM Berpotensi Dapat Pencairan Dobel
Melihat ada percepatan penyaluran ini, ada sejumlah penerima manfaat yang berpotensi mendapat bantuan cukup besar, karena menggunakan sistem rapel.
Pencairan sistem rapel ini, diberikan untuk penerima manfaat peralihan Pos Indonesia ke rekening kartu keluarga sejahtera (KKS). Sebab, KPM ini belum mendapat bantuannya sejak Juli 2024.
Bila skema sistem rapel berjalan, maka KPM tersebut akan mendapat bantuan enam bulan sekaligus.
Sebagai ilustrasi penerima manfaat bansos BPNT Murni akan mendapat bantuan Rp1.200.000 jika pencairan sekaligus enam bulan. Karena bantuan ini, disalurkan pemerintah sebesar Rp200.000 per bulan.
