Komplek parlemen dikenal juga sebagai rumah rakyat atau tempat di mana para wakil rakyat berkantor, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
Beda lagi dengan rumah para wakil rakyat yang artinya tempat tinggal para wakil rakyat, bisa rumah dinas yang diberikan oleh pemerintah untuk para wakil rakyat.
Tetapi anggota DPR periode 2024 – 2029, tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas seperti dikatakan Sekjen DPR, Indra Iskandar. Fasilitas rumah dinas akan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.
Tunjangan dimaksud akan masuk dalam komponen gaji.
“Berarti besaran gaji anggota dewan sekarang anak naik dong,” kata bung Heri
mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Ya secara otomatis nilai nominalnya akan naik. Tapi bukan karena kenaikan gaji, melainkan tunjangan perumahan dinas. Kalau gaji naik beda lagi,” tambah bang Yudi.
“Mengapa nggak menempati rumah dinas seperti anggota DPR periode sebelumnya ya,” tanya Heri.
“Alasannya rumah dinas atau rumah jabatan anggota dewan yang sekarang mau ditarik karena sudah tidak layak huni. Kondisinya sudah tidak ekonomis lagi sebagai rumah hunian, sudah banyak yang rusak,” kata mas Bro.
“Berarti akan dibangun rumah yang baru, yang lebih ekonomis dan layak huni dong,” kata Heri lagi.
“Soal itu tidak dijelaskan oleh Sekjen DPR. Yang jelas untuk anggota dewan yang sekarang akan diberikan fasilitas uang sewa rumah. Sedang dihitung besarnya uang sewa per bulannya berapa,” kata mas Bro.
“Lokasinya tentu yang strategis. Kabarnya di sekitaran Senayan, Semanggi dan Kebayoran Baru, atau idealnya tak jauh dari Senayan atau mudah dijangkau,” kata Yudi.
“Fasilitas rumah yang akan menjadi indikator tunjangan itu, di antaranya hunian yang sangat layak dan memiliki tiga kamar,” kata mas Bro.
“Sepertinya sewa rumah dengan fasilitas 3 kamar tidur cukup mahal ya, bisa puluhan juta per bulannya untuk lokasi sekitaran Senayan atau kawasan seputar Semanggi dan Kebayoran Baru,”kata Heri.
“Kan, rujukannya tak harus di kawasan Senayan.Kalau di Bekasi, misalnya masih jutaan per bulannya. Per bulan 5 juta saja sudah cukup mentereng,” kata Yudi.
“Ya nggak di Bekasi lah. Kawasan Jabodetabek itu sebagai pembanding saja untuk menentukan besarnya uang sewa. Masa sih rumah wakil rakyat adanya di Bekasi,” kata mas Bro.
“Loh jangan remehkan Bekasi. Tahu nggak, Bekasi itu kota terbesar kedua setelah Jakarta loh,” ujar Heri. (Joko Lestari).
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
