POSKOTA.CO.ID - Direktur Pelaksana APAC Ripple, Fiona Murray, prihatin Amerika Serikat tertinggal dari wilayah seperti Singapura dan Uni Emirat Arab dalam mengembangkan lingkungan yang ramah terhadap kripto.
Murray menekankan, meskipun AS memiliki potensi yang signifikan, AS tetap jauh tertinggal dalam regulasi dan inovasi kripto.
Iklim Kripto di AS Tertinggal dari Asia
Sebagian besar pertumbuhan dan inovasi Ripple telah didorong oleh Singapura, wilayah yang menawarkan “lingkungan yang stabil” dengan infrastruktur yang kokoh, kejelasan peraturan, dan dukungan aktif dari bank-bank seperti DBS, bank terbesar di Asia Tenggara.
Hal ini berbeda dengan AS, yang kurang terbuka dan telah mendorong banyak pendiri kripto ke wilayah yang lebih mendukung.
Dilansir laman BitcoinSensus, Jumat, 20 September 2024, Murray meyakini, walaupun AS tertinggal, masih ada waktu untuk mengejar ketinggalan, tetapi itu akan membutuhkan lebih dari sekadar hasil pemilu yang menguntungkan.
Dia mencatat, kemajuan yang sebenarnya bisa terjadi jika bank-bank AS mendukung proyek Web3 dan blockchain, sesuatu yang sudah terjadi di negara-negara seperti Singapura.
Murray tetap skeptis bahwa pemilu AS yang akan datang akan memberikan solusi yang cepat, dengan menekankan perlunya kejelasan peraturan dan infrastruktur.
Terlepas dari peristiwa-peristiwa penting baru-baru ini, seperti mantan Presiden Donald Trump yang membeli burger dengan Bitcoin dan tanda-tanda bahwa beberapa anggota parlemen AS mulai tertarik dengan kripto, Murray percaya pemilu saja tidak akan menyelesaikan tantangan kripto di AS.
Dia menekankan perlunya komunitas perbankan yang mendukung, infrastruktur yang memadai, dan pergeseran dalam sikap peraturan untuk menciptakan lingkungan yang berkembang untuk aset digital.
Ripple vs SEC
Komentar Murray muncul dengan latar belakang pertarungan hukum yang sedang berlangsung antara Ripple dengan SEC. Ripple Labs baru-baru ini diperintahkan untuk membayar denda 125 juta AS karena diduga menggunakan mata uang kripto XRP sebagai keamanan yang tidak terdaftar.
Walau dendanya cukup besar, CEO Ripple Brad Garlinghouse memandang keputusan pengadilan sebagai kemenangan bagi Ripple dan industri kripto yang lebih luas, mengingat proposal SEC yang asli dikurangi hingga 94 persen.
