POSKOTA.CO.ID - NIK KTP dan KK yang tertulis sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menerima saldo dana Rp600.000 gratis dari bantuan sosial (bansos) pemerintah. Cek informasi selengkapnya pada artikel ini.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah identitas yang dicantumkan para KPM sebagai penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kedua bansos tersebut terbagi menjadi tahap pada pencairan alokasi 3 bulan yaitu Januari-Maret (tahap 1), April-Juni (tahap 2), Juli-September (tahap 3), dan Oktober-Desember (tahap 4) yang dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Mengutip kanal YouTube Info Bansos, saldo dana bansos yang akan cair pada September 2024 ini adalah PKH dan BPNT tahap 3, yang sebelumnya pencairannya dikabarkan melalui Kantor Pos Indonesia dan kini beralih ke KKS.
KPM akan mencairkan bansos tersebut menggunakan KKS terbitan terbaru hasil pembukaan rekening kolektif (burekol) yang telah belangsung di sejumlah daerah.
“KPM peralihan dari PT Pos maka akan mendapatkan bantuan BPNT Rp600.000 pada pencairan tahap 3 di kartu KKS barunya. Begitu juga dengan PKH,” kata pemilik kanal YouTube Info Bansos, dikutip pada Selasa, 3 September 2024.
Saldo dana bansos Rp600.000 adalah untuk BPNT 3 bulan dan juga PKH khusus kategori lansia serta penyandang disabilitas dengan periode yang sama yakni Juli-September 2024.
Pencairannya disalurukan langsung melalui KKS Merah Putuh yang tersambung dengan rekening bank Himbara yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Mandiri.
Namun kemensos diketahui belum mencairkan kedua bantan sosial tersebut karena proses burekol belum merata sehingga masih ada KPM yang belum menerima KKS.
Kendati demikian saldo dana bansos pemerintah dikabarkan akan cair pada awal September 2024. Maka simaklah syarat dan status penerimaannya.
Syarat Penerima Saldo Dana Bansos Pemerintah
Berikut sejumlah syarat untuk menerima saldo dana bansos pemerintah 2024:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- NIK KTP terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Masuk datar KPM oleh Kemensos
- Bukan Keluarga Penerima Upah (PPU) menerima gaji di atas UMP
- KPM yang belum sejahtera atau mapan
- Anggota keluarga tidak ada yang masuk golongan ASN, TNI, dan Polri
- KPM memiliki daya listrik di bawah 2.200 Pa di rumahnya
---PNG-Logo-Vector-Brand-Downloads-(SVG,-EPS).jpeg){kind=logo}
