JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mendata sedikitnya ada 11 orang jurnalis yang menjadi korban kekerasan polisi saat meliput aksi demonstrasi penolakan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.
Bentuk kekerasan yang dilakukan aparat tersebut seperti mengintimidasi, ancaman pembunuhan, kekerasan psikis dan fisik yang mengakibatkan luka berat.
Atas kejadian tersebut, KK mengecam praktik kekerasan sistematis tersebut. Peristiwa kekerasan yang dilakukan polisi tersebut tepatnya terjadi saat aksi demonstrasi elemen masyarakat dan mahasiswa yang menolak revisi UU Pilkada di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Koordinator KKJ Indonesia, Erick Tanjung mengatakan jurnalis Pers Mahasiswa juga menjadi korban kebengisan polisi saat meliput aksi demonstrasi penolakan RUU Pilkada di Semarang, Jawa Tengah.
Ada tiga orang anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di Semarang mengalami sesak napas hingga pingsan akibat tembakan gas air mata yang dilancarkan oleh polisi untuk membubarkan aksi.
Personel TNI Diduga Ikut Lakukan Kekerasan
Erick mengatakan aksi biadab tersebut tidak hanya dilakukan aparat kepolisian saja, personel TNI juga diduga kuat turut dikerahkan dalam melakukan proses pengamanan dan menjadi aktor di balik penyerangan terhadap jurnalis.
"Laporan Tempo.co, personel TNI dan Polri diduga memukul dan mengancam membunuh jurnalis Tempo berinisial H saat sedang meliput demonstrasi di Kompleks Parlemen DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024," kata Erick dalam keterangan yang diterima Poskota, Sabtu, 24 Agustus 2024.
Kekerasan berawal saat Jurnalis tengah merekam aparat TNI dan Polri yang diduga menganiaya seorang pendemo yang terkulai di dekat pagar sisi kanan gerbang utama Gedung DPR RI yang dijebol massa sekitar pukul 17.00 WIB.
Tiba-tiba, tiga orang aparat meringkus H dan menanyakan asal serta menunjukkan surat tugas peliputan. Namun aparat justru melakukan intimidasi dan memaksa H untuk menghapus video yang direkamnya. H kemudian dibawa ke pos Kepolisian terdekat dan kembali diminta untuk menghapus video oleh biro Provos.
Kameramen Makna Talks – Edo dan Dory saat mendokumentasikan tindakan represif aparat, bernasib sama. Mengutip postingan X oleh akun @iyaslawrence, keduanya terluka akibat tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian disertai gas air mata dan penyerbuan.
Praktik kekerasan psikis berupa intimidasi dan penyerangan fisik juga mengakibatkan kerusakan pada alat kerja jurnalis Narasi.tv. Jurnalis yang melakukan peliputan hingga sekitar pukul 20.30 WIB didorong paksa dan diintimidasi oleh aparat kepolisian untuk meninggalkan Lokasi peliputan.
Melanggar UU dan Masuk Pelanggaran Berat
KKJ menilai kasus ini merupakan pelanggaran berat terhadap jaminan perlindungan kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.”
Tindak kekerasan oleh Aparat Kepolisian berupa penganiayaan dan penyiksaan yang mengakibatkan luka berat pada jurnalis saat tengah menjalankan profesinya juga merupakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara.
Atas perkara tersebut, KKJ mendesak:
1. Kepolisian untuk memproses aparat yang melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis secara hukum pidana dan kode etik.
2. Kapolri beserta jajarannya untuk menghentikan segala bentuk tindakan penggunaan gas air mata, intimidasi, penghalang-halangan, penyerangan (represi), penangkapan dan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap para jurnalis yang sedang bertugas dalam melakukan peliputan aksi publik sebagaimana dilindungi oleh undang-undang;
3. Panglima TNI beserta jajarannya untuk menarik mundur seluruh anak buahnya yang ditugaskan dalam pengamanan aksi sipil karena tidak sejalan dengan tugas dan kewajiban sebagaimana amanat Undang-undang;
4. Kapolri dan Panglima TNI beserta seluruh jajarannya untuk segera melakukan investigasi dan mengusut tuntas praktik kekerasan berupa penganiayaan, intimidasi dan penyerangan fisik yang menyasar jurnalis dan wartawan yang tengah menjalankan tugas peliputan;
5. Mengimbau para korban kekerasan untuk melaporkan seluruh bentuk kekerasan yang dialami selama proses peliputan;
Tentang Komite Keselamatan Jurnalis
Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. Komite beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Selanjutnya ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita menarik setiap hari.
.jpg)
