JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Saldo dana Rp2.400.000 siap cair, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) Anda masuk dalam DTKS sebagai penerima bansos Juli 2024 pemerintah.
Dana Rp2.400.000 yang diterima merupakan bagian dari Bansos Program Keluarga Harapan (PKH).
Bantuan sosial dengan nominal tersebut bisa murni untuk alokasi satu kategori per tahun, bisa juga gabungan komponen dalam satu keluarga per tahap jika memenuhi unsur yang ditetapkan pemerintah.
Apabila untuk alokasi satu tahun, maka penerima yang berhak mendapat dana Rp2.400.000 adalah mereka dengan kategori penyandang disabilitas berat dan lansia.
Di setiap tahapnya, kategori ini mendapat bantuan dana pemerintah sebesar Rp600.000 jika dibagikan per tiga bulan, Rp400.000 bila dibagikan setiap dua bulan sekali.
Sementara gabungan tiap komponen dalam satu keluarga per tahap, maka bisa jadi KPM tersebut memiliki beberapa komponen, mulai dari memiliki balita, anak sekolah mulai jenjang SD hingga SMA sederajat, dan lainnya.
Bansos PKH Periode Juli 2024
Dikutip dari kanal YouTube Diary Bansos, bantuan pemerintah untuk periode Juli 2024 hingga saat ini belum disalurkan.
Sebab, proses yang berlaku hingga saat ini adalah tahap penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan evaluasi komponen.
Diprediksi, pencairan bansos yang disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank Himbara, akan dilakukan pada akhir Juli dan berlanjut pada Agustus 2024.
Sementara dana Bansos PKH yang diberikan melalui PT Pos Indonesia, baru akan dicairkan pada Agustus dan berlanjut di Bulan September 2024.
KPM Validasi by Sistem
Pada beberapa hari terakhir, masyarakat telah menerima informasi terkait saldo bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang hasil validasi oleh sistem untuk periode Mei-Juni 2024.
Bantuan tersebut baru disalurkan oleh pihak bank penyalur pada bulan Juli ini.
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pencairan bantuan PKH untuk alokasi Juli-Agustus atau Juli-September melalui PT Pos Indonesia saat ini belum dicairkan.
Lalu bantuan apa yang diberikan pemerintah, simak penjelasannya di bawah ini.
Dalam setiap tahap penyaluran, pemerintah memastikan adanya penggenapan kuota 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Namun, terdapat KPM yang dinyatakan tidak layak oleh pemerintah daerah karena berbagai alasan, sehingga terjadi kekosongan dalam kuota tersebut.
Untuk mengisi kekosongan, Kementerian Sosial Republik Indonesia memilih KPM BPNT murni yang memiliki komponen PKH dan telah memenuhi syarat untuk menjadi penerima bantuan PKH.
Proses ini dilakukan berdasarkan validasi oleh sistem, seperti yang terjadi pada bulan Juli ini. Namun, tidak semua KPM BPNT murni bisa mendapatkan bantuan PKH berdasarkan validasi by sistem.
Hal ini bergantung pada kuota penggenapan 10 juta KPM tersebut. Setiap tahap penyaluran bantuan memiliki peluang bagi KPM BPNT murni yang memiliki komponen PKH untuk menjadi KPM PKH melalui validasi sistem.
Penting untuk dipahami, bahwa proses validasi ini langsung ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Oleh karena itu, KPM BPNT murni tidak dapat mengusulkan diri mereka sendiri, melainkan ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan syarat yang telah terpenuhi.
Waspadai Isu Bukti Penarikan Palsu
Masyarakat pun dihimbau untuk mewaspadai isu bukti penarikan palsu, terkait bantuan yang cair beberapa hari ini di dalam kartu KKS.
Perlu ditegaskan bahwa bantuan tersebut adalah untuk periode Mei-Juni dan khusus untuk KPM PKH validasi by sistem, bukan untuk periode Juli-Agustus seperti yang banyak disalahpahami.
Sebagai contoh, pada tanggal 15 Juli 2024, beredar beberapa bukti struk penarikan dengan nominal Rp400.000 yang tertera tanggal tersebut di kartu KKS Bank BNI.
Namun, setelah diteliti lebih lanjut, terdapat perbedaan font antara tanggal dan informasi lainnya pada struk tersebut.
Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa struk tersebut adalah hasil editan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Masyarakat diimbau untuk berhati-hati ketika menerima bukti struk penarikan yang beredar di grup-grup media sosial, dan disarankan untuk memeriksa lebih lanjut apakah struk tersebut asli atau hasil editan.
