JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan tidak akan main-main kepada pejabat yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Hal ini menindaklanjuti mengenai temuan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat aktivitas judi online.
Pihaknya menegaskan akan menindaklanjuti temuan tersebut oleh Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online. "Yang pertama itu kan memang sudah ada satgas ya, yang akan terus mengusut untuk memberikan penindakan-penindakan, baik mereka yang menyelenggarakan maupun mereka yang terlibat, ada aturan-aturan yang harus ditegakkan," tegas Wapres dalam keterangan persnya kepada wartawan sesaat seusai meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 9 Juli 2024.
Dengan adanya Satgas Pemberantasan Judi Online tersebut, Wapres berharap akan lebih efektif. Terutama siapa pun yang terbukti melakukan aktivitas judi online termasuk aparatur negara akan ditindak tanpa pandang bulu.
"Siapapun termasuk pegawai KPK atau juga pejabat, kemudian TNI/Polri tentu diproses sesuai dengan aturan, bahkan anggota DPR pun dipanggil oleh Majelis Kehormatan," tegas Ma'ruf Amin.
Sebelumnya untuk menindaklanjuti pemberantas judi online, Presiden Jokowi telah secara resmi membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024.
Satgas yang dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto itu beranggotakan personel dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi (PPATK), dan beberapa instansi terkait lainnya.
Seperti diketahui, hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri informasi mengenai adanya sejumlah pegawainya yang kuat dugaan terlibat dalam permainan judi online, sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardika.
Dalam keterangannya, Tessa mengungkapkan lembaganya telah menerima daftar nama pegawai yang diduga terlibat judi online tersebut, namun dalam daftar tersebut ada beberapa nama yang bukan merupakan pegawai KPK.
Meski demikian, KPK akan terus menelusuri kebenaran soal daftar nama tersebut dan mengumpulkan informasi untuk ditindaklanjuti.
"Penelusuran awal oleh Inspektorat menemukan ada beberapa nama yang bukan pegawai KPK. Inspektorat masih terus mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan tersebut, untuk tindak lanjut berikutnya," tegasnya.
.jpg)
.png)
