DEPOK.POSKOTA.CO.ID - Warga yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok melakukan aksi solidaritas pada Selasa 25 Juni 2024.
Mereka menuntut agar siswa dari keluarga miskin bisa masuk di sekolah negeri yaitu SMAN 4 Depok.
Menanggapi hal ini Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (KCD Wilayah 2) Kota Bogor-Kota Depok, Asep Sudarsono pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 ini sudah sesuai dengan prosedur.
"Karena kuota dari siswa keluarga miskin hanya 15 persen dari daya tampung yang ada di SMAN 4 Depok," kata Asep dikonfirmasi Poskota.co.id, Kamis 27 Juni 2024.
Asep menyatakan PPDB jalur keterangan keluarga tidak mampu di SMAN 4 Depok yang daftar ada 132 siswa lulusan SMP.
Namun siswa yang diterima dari jalur tersebut hanya 49 siswa.
"Jadi yang diterima hanya 49 dari 15 persen total yang mendaftar. Jadi ada 83 orang siswa yang dari KETM yang tidak diterima," ungkap Asep.
Asep menyatakan keluhan orangtua siswa yang anaknya tidak diterima di SMAN di Kota Depok terkait dari jalur keluarga miskin itu akan ditampung oleh Disdik Jawa Barat.
Atau masyarakat Kota Depok bisa mengusulkan ke Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait PPDB untuk jalur zonasi dan kuota keterangan keluarga miskin atau tidak mampu untuk ditambah kedepannya.
"Mungkin bisa diusulkan oleh masyarakat, pada PPDB saat ini kuota untuk zonasi 50 persen, dan kuota KETM 15 persen,"
"Kedepan bisa diusulkan agar kuota KETM menjadi 25 persen kemudian zonasi 40 persen jadi muncul di Permendikbud," ungkap Asep.
Asep menyebutkan jumlah SMAN Kota Depok saat ini sudah ada di setiap kecamatan.
Namun kenyataan masih kurang SMAN di kota ini. Untuk itu Asep menyarankan kembali untuk ada penambahan sekolah dengan mengusulkan masyarakat dan didukung oleh pemerintah kota.
Sebab jelas Asep Disdik Jabar tidak sembarang membangun SMAN baru di wilayah.
Hal itu akan timbul protes bagi sekolah swasta yang ada di wilayah.
"Untuk penambahan jumlah sekolah itu sebaiknya dilakukan atas usulan masyarakat dan didukung pemda setempat. Karena jika propinsi tiba tiba mendirikan sekolah negeri maka sekolah swasta akan protes," tutur Asep.
Asep menyatakan jika Pemerintah Kota atau masyarakat Depok bisa menghibahkan lahan untuk membangun sekolah bisa dilakukan sehingga bisa terealisasi pembangunan sekolah SMAN baru di kota tersebut.
"Jika ada Pemda kota Depok atau masyarakat yang bisa hibah tanah ini lebih cepat realisasi ya," ungkapnya.
Asep menambahkan sekarang ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah memprioritaskan 116 kecamatan se-Jabar yang belum memiliki sekolah SMA dan SMK negeri.
Sedangkan untuk Kota Depok tidak masuk dalam prioritas pembangunan SMA dan SMK negeri.
"Tidak termasuk Depok. Karena semua kecamatan di Depok sudah memiliki sekolah negeri. Tapi kalau ada tanah yang dihibahkan untuk membangun sekolah negeri besar kemungkinan bisa dibangun lagi sekolah negeri," tutur Asep.
Sementara itu Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan menyatakan aksi solidaritas di SMAN 4 Depok ini dilakukan karena siswa dari keluarga miskin dan siswa ikut jalur zonasi tidak masuk sekolah tersebut saat PPDB 2024.
"Kami lakukan aksi solidaritas supaya transparan saat PPDB baik tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK negeri di Depok. Kami harap negara mengutamakan sekolah negeri ini untuk warga miskin," kata Roy.
Roy menyebutkan ada 22 calon siswa dari keluarga miskin yang tidak diterima di sekolah negeri khususnya di SMA Negeri 4 Depok.
"Kami menuntut transparansi PPDB SMA dan SMK di Depok bersama para orang tua siswa dari keluarga miskin. Penolakan seperti ini kejadian setiap tahun," tutur Roy.
Roy mengaku heran persoalan siswa dari keluarga miskin khusus di Kota Depok selalu tidak masuk ke sekolah negeri.
Roy berharap Dinas Pendidikan Jawa Barat harus melakukan evaluasi terkait PPDB setiap tahun dan memprioritaskan siswa dari keluarga miskin.
"Sangat memprihatinkan, masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah. Kejadian berulang yang tidak pernah diantisipasi," ungkap Roy.
Roy berharap pemerintah bisa menampung semua siswa miskin karena negara telah menjamin dengan menggelontorkan dana pendidikan yang besar.
"Kami harap ada pengawasan, evaluasi dan disiplin pada sekolah dan dinas-dinas pendidikan selama ini. Menteri Nadiem ngapain aja?," tuturnya.
Roy mencontohkan ada siswa dari keluarga miskin yang ditolak di SMA Negeri 4 Depok. Bahkan jarak sekolah dengan rumahnya 90 meter.
"Kami saat aksi melakukan ukur jarak salah satu siswa miskin yang anaknya ditolak di SMA Negeri 4. Hasil dari ukur langsung hanya 90 m jaraknya ke SMA 4 N Depok," jelasnya. (CK-01)