TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Komunikolog Politik & Hukum Nasional, Tamil Selvan menilai bahwa kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menganggarkan Rp1 miliar untuk membeli alat kontrasepsi jenis kondom adalah suatu kegamangan.
"Ini adalah kegamangan pemerintah dalam pengentasan penyakit masyarakat," katanya, Senin, 24 Juni 2024.
Tamil menyebut, ia menyetujui bahwa kondom adalah salah satu instrumen pengendalian penyakit menular seksual. Namun, jika pemerintah membeli dengan dana APBN ini harus di cek lebih dalam.
"Saya menduga ini adalah nomenklatur titipan. Jadi ini harus didalami perusahaan mana yang nantinya akan memasok kondom tersebut," ungkapnya.
Menurut Tamil, dalam hal begini, fungsi pemerintah itu adalah kebijakan dan implementasi kebijakan, bukan masuk di ranah teknis.
"Pemerintah seharusnya membuat kebijakan agar penjualan kondom dapat ditemukan dengan mudah, sehingga akses mendapatkannya mudah, dan saya kira ini sudah berjalan, sebab di minimarket dan apotek sudah menjual alat kontrasepsi tersebut," ujarnya.
Lanjut Tamil, pemerintah juga seharusnya melakukan intervensi terhadap kandungan-kandungan kimiawi dalam alat kontrasepsi tersebut agar tidak mengandung bahan berbahaya dan mencegah masuknya alat kontrasepsi ilegal yang bisa jadi merugikan kesehatan penggunanya.
"Jadi poin saya, pemerintah harus menegakan aturan, bukan justru beli kondom lalu dibagi-bagikan gratis. Emang bansos, mau dibagi gratis?," katanya (Veronica prasetio)